Sulawesinetwork.com - Jelang hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bulukumba 2024, program bantuan sosial (bansos) diduga jadi alat untuk menarik dukungan kepada paslon tertentu.
Kabar ini kini hangat menjadi perbincangan ditengan masyarakat, khususnya didaerah pedesaan diduga melibatkan oknum kepala desa dan perangkatnya.
Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH), Fitrah Ayundani Safitri menegaskan jika bantuan PKH tidak berkaitan dengan politik.
Selain PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan program sejenisnya merupakan program nasional yang diatur dalam Undang-undang (UU).
"PKH, BPNT dan program bantuan lainnya merupakan program pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial yang diperuntuhkan untuk masyarakat kurang mampu," tegasnya, Kamis, 21 November 2024.
Fitrah menegaskan jika PKH, BPNT dan program bantuan lainnya tidak ada kaitannya dengan Pilkada 2024 seperti isu yang beredar ditengah masyarakat saat ini.
Baca Juga: HB Lihat Peluang JMS-TSY Menangkan Pilkada Bulukumba 2024 Karena Punya Program Jelas
"Program tersebut adalah program pemerintah pusat bukan program pemerintah daerah. Jadi tidak ada hubungannya Pilkada 2024," tegasnya.
Ia menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak percaya kepada pihak-pihak tertentu mengklaim, bila tidak memilih paslon tertentu maka bantuan sosial akan diberhentikan.
"Hal itu tidaklah benar dan itu pembohongan publik. Jadi kami tegaskan itu tidak benar dan jangan dipercaya jika ada yang menyatakan hal itu," tambah Fitrah.
Baca Juga: Samapta Polres Bulukumba Terus Tingkatkan Patroli Preventif Jelang Pencoblosan
Adapun masalah terkait penghentian bantuan penerima PKH dan BPNT, lanjut Fitrah. Itu tidak ada kaitannya dengan Pilkada atau berdasarkan keinginan calon tertentu.
Bantuan PKH dihentikan jika penerima masuk dalam katagori tidak punya anak skolah, tidak punya balita, belum masuk lansia, dan tidak hamil lagi.