Tindakan korupsi ini diduga terjadi selama masa jabatan 2019-2024.
3. Modus Operandi
Berdasarkan hasil penyidikan, sejak September 2019 hingga 2024, para tersangka mengadakan kegiatan fasilitasi tugas pimpinan DPRD yang mencakup belanja rumah tangga.
Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantaeng ini seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD, namun ternyata anggaran tersebut dicairkan dan diterima secara tunai oleh para pimpinan setiap bulan, meskipun mereka tidak pernah menempati rumah negara tersebut.
Baca Juga: Nursakti Hadiri Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang Dilaksanakan KPU
4. Total Kerugian Negara
Penyidikan mengungkap bahwa total dana yang diterima oleh para pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng selama periode tersebut mencapai Rp. 4.950.000.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
Jumlah ini merupakan total dari anggaran yang seharusnya tidak diterima karena para pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Alasan Penahanan
Para tersangka H, I, MR, dan JK telah ditahan di Rutan Kelas II B Bantaeng selama 20 hari.
Alasan penahanan ini termasuk kekhawatiran bahwa para tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.
Penahanan juga bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian penyidikan sehingga segera dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan.
6. Pasal yang Dilanggar
Tindakan para tersangka melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.