Sulawesinetwork.com - Tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya honorer K2 memiliki harapan untuk diangkat menjadi ASN sesuai amanat UU nomor 20 tahun 2024 tentang ASN.
Selain amanah UU itu harus dijalankan, Presiden Joko Widodo juga meminta agar lowongan 2,3 juta CASN 2024 bisa menyelesaikan masalah honorer.
Dimana terdapat 1,7 juta honorer yang masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi prioritas pengangkatan PPPK 2024.
Baca Juga: Fahidin Bocoran Figur yang akan Diusung PKB di Pilkada Bulukumba, Ternyata Sosoknya Begini
Hanya saja masih banyak kepala daerah yang tidak ingin mengusulkan formasi PPPK 2024 untuk honorer. Apalagi membuka kuota sesuai pemetaan jabatan.
Sehingga hal itu dianggap tidak sejalan dengan visi misi presiden agar penyelesaian honorer harus diselesaikan.
Banyaknya kepala daerah yang tidak mengusulkan formasi PPPK untuk honorer ditahun 2024 karena alasan khawatir anggaran habis buat SDM saja.
Baca Juga: Bersama JMS di Pembekalan Bacalon PKB, TSY Bilang Begini Soal Pilkada Bulukumba 2024
Namun banyak juga kepala daerah yang terus membandel karena masih saja merekrut tenaga honorer dengan modus tenaga sukarela.
Padahal laparangan tersebut telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023. Hanya saja aturan itu tak juga mendapat perhatian kepala daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan bahwa perekrutan tenaga honorer kini menjadi mainan sejumlah daerah.
Baca Juga: Pj Bupati Andi Abubakar Lepas Penyaluran Bantuan, Pemkab Bantaeng Kirim Air Bersih ke Wajo
"Kita baru dapat bocoran informasi, tenaga honorer sekarang masuk tenaga sukarela. Dengan 'modus' yang sama," ungkap Junimart di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, dilansir, Minggu, 4 Mei 2024.
"Bukan isu lagi, itu menjadi beban kami di DPR, beban anak bangsa ini, yang jutaan masih terkendala status mereka itu, itu kan hak keadilan untuk mendapat status juga," tambah Junimart.