Sulawesinetwork.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba dibawa komando Andi Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf sebagai Bupati dan Wakil Bupati terus melakukan perbaikan disektor pajak pendapatan.
Baru-baru ini, Pemkab Bulukumba berhasil meraih Rp3 miliar lebih dari hasil perbaikan pendataan dan penagihan tunggakan pajak PBB warga yang diduga disalahgunakan.
Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf memberikan warning agar tunggakan tersebut segera dibayarkan dan sukses mengumpulkan Rp3 miliar lebih.
Baca Juga: Festival Hari Terakhir F8 Makassar 2023: Cek Jadwal Acara Disni. Ada Band juga Ini Lho!
Usai sukses mendapat pendapatan atas warning tersebut, Andi Muchtar Ali Yusuf kembali memberi ultimatum kepada BPKPD Bululumba untuk kembali melakukan pendataan papan reklame.
"Alhamdulillah 2 kali 7 hari kita dapat Rp3 miliar lebih kita dapat pembayaran. Selanjutnya saya serahkan kepada pihak yang lebih berwenang," ungkapnya.
Diselah pelaksanaan apel, Senin, 21 Agustus 2023 lalu. Andi Utta kembali memberikan warning kepada BPKPD Bululumba untuk melakukan pendataan wajib pajak papan reklame.
Baca Juga: Pemkab Bantaeng Dorong Pengembangan UMKM, Ilham Azikin Dukung Pertumbuhan Ekonomi
"Saya kembali ingatkan 2 kali 7 hari untuk dilakukan pendataan dan penertiban papan reklame yang ada di Bulukumba," ungkapnya dilansir, Sabtu, 26 Agustus 2023.
Selain PBB dan papan reklame, Koordinator Kareso, Andi Ardiansyah juga mendesak BPKPD Bululumba untuk melakukan penertiban dan penelusuran terkait dugaan penyelewengan pajak sarang burung Walet.
"Selain PBB dan papan reklame, sarang walet juga sumber pajak yang potensial sebagai sumber pendapatan daerah," ungkapnya.
Baca Juga: Hadiri Pengukuhan PD Muhammadiyah Bulukumba, Edy Manaf: Semoga Mampu Membangun Suasana Dialogis
Meski belum dapat dipastikan nilai pajak yang akan diterapkan untuk retribusi sarang walet. Namun Andi Ardiansyah meyakini hal tersebut juga turut diselewengkan.
"Hampir merata disemua kecamatan ada sarang walet dan sebagian besar sudah dikenai pajak. Tapikan sampai saat ini pemerintah masih menganggap itu belum maksimal," ujarnya.
