Sulawesinetwork.com - Andi Sudirman Sulaiman menjadi satu-satunya Gubernur yang menjadu pembicara di Forum Nasional Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026 lalu.
Andi Sudirman menjadi sorotan di tingkat nasional ditengan peluncuran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat itu bukan tanpa alasan. Berbagai terobosan yang dilakukan Pemprov Sulsel dalam mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah dinilai berhasil dan layak menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Baca Juga: Sony Sonjaya Ajukan Diri Sebagai Justice Collaborator, Bakal Bongkar Sosok dalam Korupsi MBG
Di hadapan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Andi Sudirman memaparkan perjalanan Sulsel dalam menghadirkan akses pendidikan yang lebih inklusif dan merata.
Forum tersebut menjadi momentum penting karena Perpres Nomor 3 Tahun 2026 merupakan kebijakan nasional yang dirancang untuk memperkuat implementasi Wajib Belajar 13 Tahun sekaligus mempercepat penanganan anak yang berada di luar sistem pendidikan.
Dalam paparannya, Andi Sudirman menegaskan penanganan ATS bukan sekadar program pendidikan, melainkan investasi besar dalam pembangunan sumber daya manusia.
Baca Juga: Wabup Edy Manaf Minta Optimalisasi PAD Selaras Peningkatan Layanan Publik
“Pemprov Sulsel memilih pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan internasional,” paparnya.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian nasional adalah program PASTI BERAKSI (Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi) yang diluncurkan pada 28 Juli 2022.
Inovasi itu bahkan mengantarkan Sulawesi Selatan meraih SDG’s Action Award 2024, penghargaan bergengsi yang diberikan atas kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Baca Juga: Putra Mantan Sekda Bulukumba, Darmawan Dipercaya Jabat Sekretaris KPU Kota Batam
Keseriusan Pemprov Sulsel juga diperkuat berbagai regulasi yang menjadi payung hukum penanganan ATS. Mulai dari Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah, hingga Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2025-2029.
Berbagai program pendukung pun dijalankan secara berkelanjutan, antara lain penyediaan layanan pendidikan formal dan nonformal, fasilitasi beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, pengembangan pembelajaran berbasis teknologi melalui Smart School, pendidikan keluarga, penguatan keterampilan vokasional, hingga monitoring dan evaluasi secara berkala.
