Sulawesinetwork.com - Ada yang menarik pada pelaksanaan Apel Gabungan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, di halaman Kantor Bupati Bulukumba, Senin 3 November 2025.
Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf, yang memimpin apel gabungan pada kesempatan tersebut mendaulat Sekretaris Daerah Muh Ali Saleng untuk menyampaikan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri pekan lalu di Kampus IPDN Jatinangor Provinsi Jawa Barat.
Rakor yang berlangsung selama 4 hari tersebut diikuti oleh 1.104 peserta dari seluruh kabupaten kota di Indonesia.
Sekda, Ali Saleng menyampaikan bahwa apa yang menjadi pembahasan dalam rakor nasional tersebut pada dasarnya, Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan berdasarkan arahan dari Bupati dan Wakil Bupati dalam tiga tahun terakhir.
Dikatakan selama tiga tahun terakhir, kita telah melaksanakan berbagai arahan dari Kementerian Dalam Negeri, termasuk penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. Kabupaten Bulukumba, lanjutnya termasuk salah satu daerah yang mampu menerapkannya dengan baik.
Dari hasil evaluasi Kementerian, ada 143 kabupaten/kota di Indonesia yang tidak lagi mampu memenuhi kewajiban dasarnya, bahkan beberapa di antaranya tidak sanggup membayar gaji ASN karena pengelolaan anggaran yang tidak efisien. Namun, Kabupaten Bulukumba tidak termasuk dalam kategori tersebut.
"Ini berkat arahan dan kebijakan pimpinan daerah yang konsisten menekankan efisiensi, menghindari pemborosan, dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkap Ali Saleng.
Menurutnya banyak daerah yang masih menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial, sementara kebutuhan dasar masyarakat terabaikan.
"Alhamdulillah, kita di Bulukumba sudah berada di jalur yang benar," tambahnya.
Baca Juga: Kajari dan Dandim 1410 Bantaeng Resmi Berganti, Bupati Bantaeng Sampaikan Apresiasi dan Harapan
Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa daerah yang tidak mampu memenuhi belanja wajib dan standar pelayanan minimal (SPM) akan dievaluasi dan dikoreksi langsung oleh pemerintah pusat.
Karena itu, pihak mengajak OPD untuk tetap berhati-hati, memastikan setiap program memiliki asas manfaat yang jelas dan mendukung pelayanan kepada masyarakat.
