"Pesan penting dari Kementerian adalah: jangan ada satu pun rupiah anggaran yang tidak memberikan manfaat. Semua kegiatan harus relevan, efektif, dan berdampak," ungkapnya lagi.
Menteri Dalam Negeri, lanjutnya menekankan bahwa kita semua (ASN) adalah pelayan masyarakat. Bila ada aparatur yang tidak mampu memberikan pelayanan terbaik, menghambat urusan publik, atau tidak menunjukkan tanggung jawab, maka perlu dievaluasi. Tidak ada alasan untuk mempertahankan seseorang di posisi yang tidak memberikan kontribusi nyata.
"Kita harus menjadi ASN yang berintegritas, kompeten, dan siap bekerja untuk masyarakat. Mari terus menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada kita," tutupnya.
Dari penjelasan Sekda, Andi Utta sapaan akrab bupati, kembali mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah menegaskan pentingnya optimalisasi anggaran.
"Apa yang saat ini dilakukan oleh pemerintah pusat, sesungguhnya telah kita terapkan 3 tahun lalu (periode pertama). Kita sudah melakukan efisiensi sehingga banyak program strategis sudah kita dilaksanakan," ungkapnya.
Kepada seluruh perangkat daerah, Andi Utta minta agar setiap program yang direncanakan tetap mengacu pada prinsip prioritas, tuntas, dan berkualitas.
Baca Juga: Jadi Program Pemerintah untuk Perbaikan Gizi, Zulhas Sebut MBG Bisa Naikkan Kecerdasan IQ
"Sekecil apapun anggarannya, pastikan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita harus memastikan bahwa setiap program memberi manfaat," kata bupati berlatar pengusaha ini..
Ia mengingatkan juga, bagi ASN atau pejabat yang tidak sanggup atau tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, tentu akan dievaluasi.
Bupati Andi Utta berharap ASN mengubah mindset dan cara kerja menjadi lebih inovatif, cepat, dan adaptif terhadap perubahan.(*)
