Sulawesinetwork.com - Istana menegaskan bahwa pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk memperkuat kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melaksanakan program prioritas nasional tersebut.
Tim ini dibentuk untuk memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan lebih efektif serta pelaksanaan program MBG di seluruh daerah tetap sesuai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, kehadiran tim koordinasi dimaksudkan sebagai pendukung BGN dalam mengawal implementasi program yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan saat ini.
Baca Juga: Wabup Andi Mahyanto Pimpin Rakor Trantibum: Penertiban Kota Sinjai Harus Humanis dan Berkelanjutan
“Untuk membantu Badan Gizi Nasional, kemudian pemerintah, Bapak Presiden membentuk yang namanya tim koordinasi,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Jakarta pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Prasetyo menambahkan, tim tersebut memiliki fungsi utama memperkuat tata kelola lintas sektor dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan sasaran yang ditetapkan.
“Tim koordinasi inilah yang kemudian secara lintas sektor, lintas kementerian, diharapkan bisa memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG,” tuturnya.
Baca Juga: Andi Sudirman Sulaiman Buka Lomba Berkuda dan Memanah Gubernur Cup 2025
Ketua Harian Hanya Berlaku di Lingkup Tim Koordinasi
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi MBG.
Prasetyo menegaskan bahwa jabatan tersebut tidak menggantikan posisi struktural di BGN, melainkan hanya berlaku dalam konteks tim koordinasi.
Baca Juga: Banjir Rendam Jalur Trans Sulawesi Barru: Bupati Andi Ina Turun Langsung Pimpin Penanganan Darurat
“Kalau pertanyaannya tentang Ketua Harian, itu hanya Ketua Harian untuk di tim koordinasinya saja. Bukan di BGN-nya,” jelasnya.
Meski begitu, komando utama program MBG tetap berada di tangan Kepala BGN Dadan Hindayana, sedangkan tim koordinasi berfungsi sebagai fasilitator koordinasi antarinstansi.
