Setelah Dilapor ke DKPP, Bawaslu Bulukumba Digruduk Massa Terkait Penanganan Pelanggaran Pilkada

Sulawesinetwork.com - Aliansi Pemuda Pemerhati Demokrasi melakukan aksi protes di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bulukumba.

Mereka mendesak Bawaslu Bulukumba untuk menjaga kredibilitasnya dalam menegakan aturan demi menjaga proses demokrasi berjalan dalam dan adil.

Jenderal Lapangan Aliansi Pemuda Pemerhati Demokrasi, Alam Nur meminta agar Bawaslu Bulukumba transparan dalam penanganan pelanggaran Pilkada 2024 yang berlangsung.

Baca Juga: JMS Kampanye di Desa Pantama Kajang, Ratusan Warga Mengaku tak Mau Dihargai dengan Uang

"Harusnya Bawaslu Bulukumba transparan dalam menangani pelanggaran Pilkada. Aduan dan penelusuran dan penerapan pasal harus tepat tidak terkesan menyimpang," ungkap Alam Nur dalam orasinya, Jumat, 25 Oktober 2024.

Selain itu, massa aksi juga meminta agar Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Pilkada Bulukumba 2024 tidak tersentu dengan hal-hal berkaitan dengan nepotisme.

"Kami juga meminta agar penyidik yang ada dalam Gakkumdu itu bersikap netral dan tidak punya berafiliasi dengan paslon manapun. Karena bisa saja terjadi," ungkapnya.

Baca Juga: Dihadiri Banyak Tokoh Saat Kampanye, Andi Ungko: JMS-TSY Berkarakter dan Rasa Kekeluargaan yang Tinggi

Alam Nur menilai jika bahwa Gakkumdu diduga tidak menjalankan tugasnya secara objektif dan terkesan memihak pihak tertentu.

"Ada laporan pelanggaran yang kami nilai sangat serius, tetapi malah diabaikan dan dianggap tidak memenuhi unsur pelanggaran," tegasnya.

"Kami menduga nepotisme sudah masuk ke dalam penegakan hukum pemilu di Bulukumba. Ini mencoreng prinsip demokrasi dan integritas lembaga pengawas," ungkapnya dalam orasi.

Baca Juga: Bawaslu Bulukumba Awasi Proses Sortir Lipat Surat Suara Pilkada

Para peserta aksi menganggap bahwa ketidakadilan dalam penegakan hukum pemilu bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada.

"Penegakan hukum yang tidak profesional akan berdampak buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu dan Gakkumdu. Kami tidak ingin demokrasi di Bulukumba tercoreng karena ada pihak yang memanfaatkan jabatan dan kedekatan untuk melindungi kepentingan tertentu," tegas Alam Nur.