“Sekarang sudah memasuki tahapan kampanye maka berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN dan Kepala Desa yang sudah diregistrasi dan terdapat tindak pidana Pemilihan makan akan ditangani Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu yang merupakan gabungan dari tiga institusi, yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan”, jelasnya.
"Tindakan ASN dan Kepala Desa yang melakukan keberpihakan, menguntungkan atau merugikan salah satu calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba jelas larangannya pada pasal 188 junto pasal 71 UU 10 Tahun 2016," tegas Wawan. (*)
