Sulawesinetwork.com - Pilkada Serentak 2024 di Bulukumba, kritik tajam terus berdatangan terkait kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dianggap lamban dalam menangani berbagai pelanggaran yang semakin marak terlihat.
Masyarakat dan beberapa pengamat menilai Bawaslu seolah "menutup mata dan telinga" terhadap pelanggaran yang terjadi, dengan hanya mengandalkan himbauan tanpa tindakan tegas.
Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah Bawaslu "takut" untuk bertindak tegas?
Baca Juga: Tokoh Masyarakat Banyorang Ceritakan Peran Ilham Azikin Lindungi Petani
Sejumlah pelanggaran Pilkada, mulai dari keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat desa yang tidak netral dianggap telah jelas melanggar aturan.
Namun, hingga kini belum ada langkah konkret yang diambil oleh Bawaslu untuk memberikan sanksi atau tindakan hukum kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar.
Salah seorang tokoh masyarakat Bulukumba, Andi Mappijaji, merasa heran dengan sikap Bawaslu yang terkesan pasif. Padal terlihat jelas ada banyak pelanggaran yang terjadi.
Baca Juga: Jaga Kondusifitas Jelang Pilkada, Pj Bupati Bantaeng Silaturrahmi Dengan Para Paslon Bupati-Wabup
“Kita semua tahu banyak pelanggaran terjadi, tapi yang kita dengar dari Bawaslu hanya himbauan dan peringatan. Tidak ada efek jera jika pelanggaran dibiarkan. Apakah Bawaslu takut bertindak? Atau mereka memang tidak mau melibatkan diri lebih dalam?” ujarnya penuh tanda tanya.
Lebih lanjut, Andi Mappijaji menyebut bahwa pelanggaran Pilkada tidak bisa hanya diatasi dengan himbauan. “Mengandalkan himbauan seperti menutup mata dan telinga. Seolah-olah mereka tahu ada pelanggaran, tapi enggan bergerak. Ini merugikan proses demokrasi di daerah kita,” tegasnya.
Koordinator Kareso Institute Andi Ardiansyah, juga melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Bawaslu Bulukumba. Menurutnya, lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan Bawaslu membuat pelanggar semakin berani.
“Kalau pelanggaran dibiarkan, maka wajar saja pelaku merasa aman. Bawaslu terlihat hanya sekadar memberi peringatan tanpa ada tindak lanjut yang berarti. Ini bukan hanya soal pelanggaran, tapi soal keadilan bagi masyarakat Bulukumba,” katanya.
Dimas juga mempertanyakan, apakah Bawaslu sengaja menghindari konflik dengan pihak-pihak tertentu, atau ada faktor lain yang membuat mereka tidak berani bertindak tegas.
