Sulawesinetwork.com - Kabar baik bagi guru bukan PNS di Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah! Kementerian Agama (Kemenag) memastikan bahwa tunjangan insentif bagi mereka tetap akan disalurkan meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Suyitno, menegaskan bahwa alokasi anggaran tunjangan insentif telah disepakati dalam Rapat Kerja bersama DPR.
“Meski ada efisiensi, Kemenag dan DPR telah menyepakati alokasi anggaran untuk tunjangan insentif bagi guru RA dan Madrasah bukan PNS,” ujar Suyitno di Jakarta, Minggu (15/2/2025).
Baca Juga: Bakomsus Humas Polri Dibuka, Kadivhumas Harap Jajarannya Semakin Berkualitas
Ia menambahkan bahwa penyaluran tunjangan ini akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para guru dalam mencerdaskan generasi bangsa.
“Ini adalah bukti nyata kehadiran negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru,” lanjutnya.
Kriteria Penerima Tunjangan Insentif
Baca Juga: Razman Arif Nasution dan Polemik Ijazah: Universitas Ibnu Chaldun Angkat Bicara
Saat ini, Kemenag tengah menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan pemberian tunjangan insentif bagi Guru Bukan PNS di RA dan Madrasah.
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Thobib Al Asyhar, menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menerima tunjangan ini.
“Hanya guru yang memenuhi syarat yang bisa mendapatkan tunjangan insentif ini,” jelasnya.
Berikut kriteria guru penerima tunjangan insentif:
1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs, atau MA/MAK dan terdaftar di EMIS Kementerian Agama.
2. Belum lulus sertifikasi.
3. Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
4. Mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama.
5. Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah, kepala madrasah negeri, atau penyelenggara pendidikan masyarakat dengan masa pengabdian minimal 2 tahun terus menerus. Prioritas diberikan kepada guru dengan masa pengabdian lebih lama (dibuktikan dengan Surat Keterangan Lama Mengabdi).
6. Memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV.
7. Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satuan pendidikan tempatnya mengajar.
8. Tidak menerima bantuan sejenis dari anggaran Kementerian Agama.
9. Belum mencapai usia pensiun (60 tahun).
10. Tidak beralih status dari guru RA/Madrasah.
11. Tidak bekerja sebagai tenaga tetap di instansi lain selain RA/Madrasah.
12. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
13. Tunjangan insentif hanya diberikan kepada guru yang dinyatakan layak bayar berdasarkan data EMIS (dibuktikan dengan Surat Keterangan Layak Bayar).
