Sulawesinetwork.com - Tunggakan iuran BPJS Kesehatan masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi pemerintah di tengah masyarakat.
Meski demikian, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Kupang, Nusa Tenggara Timur pasa Kamis, 2 Oktober 2025.
Baca Juga: Rayakan HKG Ke-53, Bupati Bantaeng Dorong PKK Jadi Garda Terdepan Program MBG
Pria yang akrab disapa Cak Imin iru menegaskan langkah ini dilakukan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat kembali mengakses layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani utang iuran lama.
“Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan. Jadi tidak dianggap utang lagi,” ujar Imin.
Menurut Imin, penghapusan tunggakan iuran tersebut menjadi salah satu agenda besar pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial.
Baca Juga: Gubernur Sulsel Luncurkan Layanan Dukcapil Bergerak, KTP Bisa Dicetak di Tempat
Kebijakan ini diharapkan mampu membantu kelompok masyarakat rentan yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat status kepesertaannya nonaktif.
“Jangan sampai rakyat kecil tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena ada tunggakan lama. Setelah masalah tunggakan selesai, kami dorong kesadaran iuran yang baru agar sistem ini bisa berkelanjutan,” kata Ketua Umum PKB itu.
Harapan untuk Jutaan Peserta
Baca Juga: Pasar Sentral Sinjai Ditertibkan, Pemkab Minta Pedagang Tempati Kios Resmi
Imin menambahkan, apabila kebijakan ini terealisasi, jutaan peserta BPJS Kesehatan akan bisa memulai kembali iuran baru tanpa terbebani utang lama.
Pemerintah nantinya akan melunasi tunggakan tersebut, sehingga peserta bisa mengaktifkan kembali kepesertaannya.