Rokok Jadi Polemik Masalah Ekonomi dan Kesehatan, Purbaya Pilih yang Paling Bermanfaat untuk Masyarakat

Menteri yang kini dikenal dengan gaya koboinya ini menyatakan belum pernah melihat program bertahap yang menggantikan orang-orang di industri rokok jika ditutup.

“Jadi, dia desain kebijakannya apa, nanti saya ikutin kalau bagus,” tambahnya.

Kebijakan Tarif Cukai Rokok 2026 Ditetapkan Tidak Naik

Baca Juga: Skandal Pendamping Desa di Bongkar: dari Pemutusan Sepihak, Surat ‘Partai’, hingga Kritik Menteri Desa

Purbaya sebelumnya telah mengumumkan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan cukai rokok di tahun 2026 mendatang.

Keputusan tersebut disampaikan usai Purbaya bertemu dengan perwakilan dari Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) pada Jumat, 26 September 2025.

Perwakilan yang hadir kata Purbaya di antaranya adalah Djarum, Gudang Garam, Wismilak, dan lainnya.

Baca Juga: Semangat 'Pancasila Perekat Bangsa': Pemkab Sinjai Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila

“Satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai ya tahun 2026, mereka bilang asal nggak dirubah udah cukup, ya sudah, saya tidak ubah,” ucap Purbaya kepada awak media di Kantor Kemenkeu Jakarta pada 26 September 2025 lalu.

“Tadinya padahal saya mikir mau nurunin, dia minta saya nggak ubah, udah cukup, ya sudah. Salahin mereka sendiri, ntar nyesel lho. Tau gitu minta turun, untungnya minta konstan aja. Jadi, tidak kita naikin,” kelakarnya.

Pengamat soal Permasalahan Rokok dalam Lapangan Kerja dan Penyerapan Kerja

Baca Juga: Komitmen Penuh Pemkab Sinjai: Bupati Ratnawati Tinjau Langsung Program Bedah Rumah Sehat

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan bahwa meningkatkan pendapatan dan mengatasi masalah rokok adalah dua hal klasik yang selalu jadi perdebatan.

“Memang data di BPJS Kesehatan, katastropik jantung, stroke itu ada kontribusi rokok tapi yang penting juga ada kontribusi lainnya, garam, gula, lemak. Itu kesatuan yang perlu diselaraskan, kita perlu lapangan kerja. Sebagai pemerintah harus pinter mengatasi persoalan fiskal, pekerjaan, kesehatan,” ujar Timboel dalam acara diskusi Hotroom pada 24 September 2025 lalu.

“Pemerintah harus mampu tidak mengorbankan satu, tidak membiarkan yang satu. Menurut saya, lapangan kerja sangat dibutuhkan, mungkin ada alternatif lain,” tambahnya.