Sulawesinetwork.com - Kebijakan pemerintah mengalihkan anggaran perberasan dari hilir ke hulu menuai sorotan. Dana yang semula disiapkan untuk penyaluran beras di pasar dialihkan untuk penyerapan gabah di tingkat petani.
Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Khudori, menilai langkah itu memang mendorong Perum Bulog menyerap gabah hingga 3 juta ton dan memecahkan rekor stok beras terbesar dalam sejarah. Hingga 29 Agustus 2025, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai 3,9 juta ton.
Namun, tanpa kepastian anggaran penyaluran, beras berpotensi menumpuk di gudang. Jika target penyaluran SPHP 1,3 juta ton dan bantuan pangan 366.000 ton berjalan penuh, stok akhir tahun tetap akan menyisakan 2,68 juta ton – jauh di atas rekor 2018 yang hanya 2 juta ton.
Baca Juga: Ferry Irwandi Komentari Soal Sri Mulyani Pamit dari Kursi Menkeu, Sebut Bukan Sekedar Pejabat
“Stok beras akhir tahun yang besar menimbulkan konsekuensi berat. Ada risiko turun mutu hingga rusak, apalagi sebagian merupakan beras impor 2024 yang sudah berusia lebih dari setahun,” ujar Khudori, Senin (8/9/2025).
Dari sisi masyarakat, penumpukan beras justru membuat harga di pasar sulit terkendali. Harga gabah naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kg sejak April 2025, mendorong lonjakan harga beras hingga Agustus.
Pemerintah baru melakukan intervensi pertengahan Juli melalui operasi pasar dan bantuan pangan 10 kg untuk 18,3 juta keluarga. Namun, langkah itu dianggap terlambat. Akibatnya, beras menjadi penyumbang inflasi terbesar selama tujuh dari delapan bulan pertama tahun ini.
Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Hal Mengejutkan Soal Nadiem saat Menjabat Mendikbud, Minim Interaksi dengan Kampus
Khudori menjelaskan, Rp16,6 triliun yang disiapkan Badan Pangan Nasional sejak akhir 2024 seharusnya digunakan untuk operasi pasar SPHP dan bantuan pangan. Namun, melalui rapat koordinasi terbatas, alokasi itu justru digeser ke penyerapan beras oleh Bulog.
Padahal, menurutnya, penyerapan bisa tetap dilakukan dengan skema pinjaman bank berbunga yang ditanggung pemerintah, sebagaimana diterapkan pada 2023–2024.
Baca Juga: Bupati Bantaeng Terapkan Pelaksanaan Sekolah Untuk PAUD SD SMP Hanya Lima Hari
“Pengalihan anggaran ini lebih banyak mudharatnya. Tanpa kepastian anggaran penyaluran, stok menumpuk dan rawan merugikan negara,” tegasnya.
Ombudsman bahkan memperkirakan, kekacauan tata kelola CBP bisa menimbulkan potensi kerugian hingga Rp7 triliun.