Sulawesinetwork.com - Pemerintah memulai tahap awal pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebanyak 3.500 ASN dari 16 kementerian/lembaga (K/L) diproyeksikan akan menjadi rombongan pertama yang direlokasi.
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menyatakan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah meminta Otorita IKN untuk menyusun kriteria prioritas pemindahan.
Baca Juga: Gubernur Sulsel Lepas Tim Kesehatan Bergerak ke Pulau Terpencil di Pangkep dan Selayar
"Sebanyak 16 kementerian/lembaga telah terpilih untuk relokasi awal, dengan jumlah ASN sekitar 3.500 orang," kata Bimo, Senin (4/8/2025).
Ia menambahkan, saat ini IKN sudah dihuni sekitar 1.200 ASN dan 5.000 pekerja konstruksi.
Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dimulainya kegiatan pemerintahan dan aktivitas ekonomi, yang menarik perhatian para investor.
Baca Juga: Detik-detik Mobil Pikap Terguling Bawa Rombongan Ibu-Ibu di Gowa, Terekam Kamera Warga
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan.
Ia membantah isu moratorium dan menyebut kebijakan saat ini justru mengedepankan percepatan.
"Presiden Prabowo memerintahkan agar pembangunan Yudikatif dan Legislatif segera diselesaikan dalam tiga tahun," kata Basuki.
Baca Juga: Seniman Makassar Desak Pengembalian Esensi Seni Rupa dan Audit Dana Publik Makassar Biennale
Menurutnya, IKN adalah proyek prioritas nasional yang dilindungi undang-undang dan memiliki anggaran yang telah disiapkan.
Fokus pembangunan saat ini berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), di mana Istana Negara, infrastruktur legislatif, dan yudikatif akan dibangun.