Dengan semangat ingin melihat langsung implementasi program strategis pemerintah, mereka berinisiatif mengunjungi dapur MBG. Namun, yang mereka temui adalah tembok birokrasi.
“Karena kemarin mereka reses selama lebih kurang 20 sekian hari, mereka ingin datang melihat langsung dapur BGN, tapi begitu sampai di sana disampaikan ada surat tidak dari BGN? Pak ini tidak pakai surat,” terang Felly, menggambarkan kekecewaan para anggota dewan.
Baca Juga: Bedah Anggaran Bulukumba: Komisi I DPRD Soroti Kinerja DPMPTSP hingga Satpol PP
Felly juga mengingatkan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari kewajiban anggota DPR untuk memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai rencana, terutama program yang menjadi prioritas Presiden.
“Ini kewajiban anggota DPR untuk melaksanakan fungsinya, ini perlu saya sampaikan bahwa inginnya kami membantu program Pak Presiden ini betul-betul tercapai,” tegasnya.
Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis.
Mengapa BGN merasa perlu meminta surat izin dari lembaga pengawas tertinggi negara? Apakah ada yang perlu disembunyikan?
DPR berharap insiden ini tidak terulang dan akses pengawasan dapat dibuka selebar-lebarnya demi tercapainya tujuan program yang mulia ini.(*)