Sulawesinetwork.com – Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada partai politik (parpol) sebagai upaya menekan korupsi, kini menjadi topik hangat.
Istana Kepresidenan, melalui Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi, menyatakan sikap terbuka untuk mendiskusikan gagasan tersebut.
Hasan Nasbi menegaskan bahwa Presiden memiliki agenda serius dalam memberantas korupsi, sejalan dengan visi "Asta Cita". Oleh karena itu, semua ide dan masukan terkait upaya menekan korupsi akan didiskusikan secara mendalam.
Baca Juga: Jokowi Diperiksa Bareskrim: Duduk Perkara Ijazah Palsu, Dua Laporan Berbeda!
"Ide-ide untuk memberantas korupsi itu bisa didiskusikan dari siapa pun ide untuk menekan korupsi itu bisa didiskusikan dan nanti tentu bisa diproses mana ide terbaik, yang paling masuk akal, yang bisa dijadikan produk hukum," jelas Hasan Nasbi.
Mengenai usulan dana APBN untuk parpol, Hasan menyatakan bahwa hal ini perlu kajian lebih lanjut.
Jika tujuannya untuk memberantas korupsi karena biaya politik yang mahal, maka diskusi menyeluruh diperlukan.
Ia juga menyinggung kemungkinan munculnya ide-ide lain seperti perbaikan sistem politik untuk menekan biaya yang tinggi.
"Termasuk juga memperbaiki sistem politik kan, karena katanya kan biaya mahal karena sistem politiknya, jadi ada juga nanti akan muncul ide memperbaiki sistem politik supaya biaya tidak mahal lagi," ujarnya.
Hasan menambahkan bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan.
"Jadi, memberantas korupsi itu bisa bisa banyak pintu masuknya, bisa dari menambah bantuan, bisa dari memperbaiki sistem politik, jadi ide-ide ini nanti diskusikan lebih lanjut di DPR," pungkasnya.
Wacana ini tentunya akan memantik perdebatan panjang di parlemen dan ruang publik, mengingat kompleksitas masalah korupsi yang akar-akarnya seringkali berada dalam sistem.(*)