Sulawesinetwork.com - Gelombang kebijakan tarif resiprokal yang digaungkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memaksa sejumlah negara untuk mengambil langkah taktis.
Tak terkecuali Indonesia, yang kini bersiap melancarkan negosiasi penting di Negeri Paman Sam pada 16-23 April 2025 mendatang.
Menariknya, jurus negosiasi Indonesia kali ini tidak hanya berkutat pada diplomasi biasa.
Baca Juga: Nokia N75 Max vs N95 Max: Perbandingan Spesifikasi dan Fitur Unggulan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengungkapkan adanya kejutan strategis, perusahaan-perusahaan Tanah Air siap menancapkan investasi di AS sebagai bagian dari upaya meluluhkan hati Gedung Putih terkait tarif sebesar 32 persen yang berpotensi merugikan ekspor nasional.
"Secara teknis Indonesia juga akan ada selain mengundang investasi Amerika di Indonesia, Indonesia juga akan ada perusahaan yang investasi di Amerika," ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Senin (14/4/2025).
Langkah ini jelas menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga kepentingan ekonominya di tengah kebijakan perdagangan global yang dinamis.
Baca Juga: Kabar Gembira dari Qatar! Investasi Rp 33 Triliun Siap Mengalir ke Danantara!
Meski belum bersedia mengungkap identitas perusahaan maupun sektor investasi yang dibidik di AS, Airlangga menegaskan bahwa semuanya akan bergantung pada hasil negosiasi yang akan berlangsung.
"Seluruhnya tentu tergantung daripada pembicaraan nanti. Nah itu (komoditas dan perusahaan) nanti diumumkannya di sana (AS)," imbuhnya, menciptakan rasa penasaran akan kejutan yang disiapkan Indonesia.
Untuk mengamankan kepentingan nasional dalam perundingan krusial ini, Presiden Prabowo Subianto tidak main-main dalam mengirimkan tim negosiator terbaiknya.
Baca Juga: Skandal Vonis Lepas CPO: Ketua PN Jaksel Diduga Dalang Pengaturan Suap Hakim!
Sejumlah menteri kunci akan diterjunkan langsung untuk berhadapan dengan para petinggi pemerintahan AS.
Selain Menko Airlangga, delegasi tingkat tinggi Indonesia ini akan diperkuat oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono.