Sulawesinetwork.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, terkait praktik penyelundupan barang impor yang merugikan pengusaha dan masyarakat luas.
Dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia yang berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa (8/4), Prabowo dengan tegas menyatakan komitmen pemerintah untuk memberantas habis praktik rente impor.
"Bea cukai harus beres, jangan macam-macam lagi. Cari prosedur yang ada-ada," tandas Prabowo dengan nada tinggi.
Sebagai mantan prajurit, Prabowo mengaku sangat memahami berbagai modus operandi pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang terlibat dalam penyelundupan.
Ia pun berjanji akan mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap setiap pejabat yang terbukti terlibat atau melindungi praktik ilegal tersebut.
“Harus kita tindak sekeras-kerasnya. Kita perbaiki kondisi, banyak rakyat yang masih susah. Jangan ikut praktik-praktik yang justru akan membunuh rakyat kita sendiri," tegasnya dengan penuh penekanan.
Baca Juga: Liburan Lebaran Berujung Teguran: Lucky Hakim Kaget Ada Aturan Pejabat Tak Boleh ke Luar Negeri
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti isu diskriminasi dalam impor bahan baku yang dinilai hanya menguntungkan segelintir perusahaan besar yang ditunjuk. Ia menegaskan bahwa praktik semacam ini tidak boleh lagi terjadi.
"Kemudian perusahaan a, b, c, d yang hanya ditunjuk, yang hanya boleh impor enak saja," ucap Prabowo, mengindikasikan ketidaksetujuannya terhadap praktik monopoli impor.
Pernyataan Prabowo ini menjadi sinyal kuat bagi jajaran Bea Cukai dan pihak-pihak terkait untuk segera berbenah dan menghentikan segala bentuk praktik korupsi dan penyelundupan yang selama ini merugikan perekonomian nasional.
Komitmen Prabowo untuk memberantas rente impor disambut baik oleh para pengusaha dan diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan adil bagi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia.
Langkah tegas ini juga diharapkan dapat melindungi industri dalam negeri dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.(*)