nasional

JK Tegas: Makan Bergizi Gratis Bukan 'Tameng' Hadapi Gempuran Tarif Trump

Senin, 7 April 2025 | 10:00 WIB
Potret Eks Wapres RI, Jusuf Kalla (kiri) dan Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) (Instagram.com/@jusufkalla)

Sulawesinetwork.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara mengenai strategi pemerintah dalam menghadapi kebijakan tarif impor kontroversial dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Secara tegas, JK menilai bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto, bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi dampak tarif impor sebesar 32 persen yang dikenakan AS kepada Indonesia.

Sebelumnya, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) sempat menyampaikan bahwa MBG menjadi salah satu dari tiga strategi utama Presiden Prabowo dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak global, termasuk imbas dari tarif dagang internasional.

Baca Juga: Antisipasi Macet Parah Arus Balik, Kapolri Siapkan Jurus Pamungkas: Tol Cisumdawu Gratis Jika One Way Tak Ampuh!

Strategi lainnya adalah hilirisasi sumber daya alam dan perluasan kemitraan dagang global.

Namun, pandangan berbeda dilontarkan oleh Jusuf Kalla. Saat ditemui wartawan pada Sabtu (5/4), JK dengan lugas menyatakan ketidaksetujuannya atas korelasi antara MBG dan tarif Trump.

"(MBG ada kaitannya dengan tarif Trump?). Nggak, nggak terkait. Ini kan hubungannya dengan industri. Ini kan industri. Industri seksi, industri sawit, industri karet, industri udang, efeknya ke sini. Tidak ada efeknya ke Makan Bergizi Gratis," tegas JK.

Baca Juga: 33 Adegan Mencekam Diperagakan Oknum TNI AL Pembunuh Juwita: Pengacara Keluarga Ungkap Ketenangan Tersangka yang Bikin Merinding

Menurut JK, permasalahan tarif impor yang dikenakan AS lebih berkaitan erat dengan sektor industri unggulan Indonesia seperti sawit, karet, dan udang.

Dampak dari tarif tersebut akan langsung dirasakan oleh industri-industri ini, dan program MBG yang berfokus pada peningkatan gizi masyarakat tidak memiliki kaitan langsung dalam mengatasi persoalan tarif dagang internasional.

Lebih lanjut, JK justru menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis itu sendiri. Beliau menyarankan agar program tersebut dievaluasi kembali.

Baca Juga: Taktik Licik Pembunuh Wartawan Juwita Terungkap, Cuci Motor Demi Hilangkan Sidik Jari dan Rekayasa Kecelakaan!

Menurutnya, beban yang diemban oleh Badan Gizi Nasional akan terlalu berat jika harus menjalankan program ambisius ini seorang diri.

Pernyataan ini mengindikasikan adanya kekhawatiran JK mengenai efektivitas dan keberlanjutan program MBG jika tidak ada dukungan dan sinergi yang kuat dari berbagai pihak.

Halaman:

Tags

Terkini

Asuransi, Pilar Proteksi di Tengah Cuaca Ekstrem

Jumat, 12 Desember 2025 | 12:35 WIB