Sulawesinetwork.com - Banjir masih menjadi momok menakutkan bagi warga Bekasi. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung ke Sungai Bekasi pada Senin (10/3/2025) untuk mencari solusi.
Namun, alih-alih menemukan jalan keluar, ia justru mendapati fakta yang membuatnya geram: bantaran sungai telah disertifikatkan!
"Ya Allah, ini sungai disertifikatkan!" seru Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71.
Baca Juga: Gas Melon Rp87 Triliun 'Dibajak' Mafia? Menteri Bahlil Geram, Janji Subsidi Tepat Sasaran
Kekesalan Dedi Mulyadi bukan tanpa alasan. Proyek normalisasi Sungai Bekasi, yang diharapkan dapat menjadi solusi banjir, terancam mangkrak akibat masalah kepemilikan lahan.
Ia mengungkapkan bahwa anggaran untuk normalisasi sebenarnya sudah ada, namun progresnya terhambat dan hanya mencapai 11,6 persen.
"Sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini 50 persen mentok karena ada kendala," ungkapnya. "Pelaksanaannya progresnya hanya mentok di 11,6 persen karena terkendala masalah lahan."
Baca Juga: Kediamannya Digeledah KPK Terkait Kasus Bank BJB, Ridwan Kamil Buka Suara
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa banyak lahan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi, Cikeas, dan Cileungsi yang telah bersertifikat, baik atas nama perorangan maupun perusahaan.
Hal ini menjadi hambatan besar dalam proses normalisasi, karena pemerintah tidak bisa serta-merta melakukan pengerukan atau pelebaran sungai tanpa pembebasan lahan.
"Tanahnya menjadi hak milik. Pelaksanaannya progresnya hanya mentok di 11,6 persen karena terkendala masalah lahan," tuturnya.
Menghadapi situasi pelik ini, Dedi Mulyadi mengaku terpaksa mencari solusi alternatif.
Ia bahkan berencana untuk mengumpulkan dana sebesar Rp500 miliar untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan.