Sulawesinetwork.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau yang dikenal sebagai Titiek Soeharto, memberikan tanggapan berbeda terkait maraknya pengibaran bendera bajak laut One Piece di bulan Kemerdekaan.
Berbeda dengan pandangan pemerintah, Titiek menilai hal tersebut bukan ancaman atau provokasi bagi NKRI.
"Nggak lah, kita negara besar, hanya itu masalah ecek-ecek lah, nggak usah ditanggapin," ujar Titiek kepada awak media di Kompleks Parlemen pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus pada masalah yang jauh lebih penting, seperti kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Pengibaran Bendera One Piece di Bulan Kemerdekaan Dilarang, Menko Polkam Ancam Beri Sanksi Tegas
"Masih banyak yang harus kita kerjakan untuk membangun negeri ini, bagaimana rakyat yang masih miskin bisa kita angkat menjadi hidup sejahtera," imbuhnya.
Pernyataan Titiek Soeharto ini kontras dengan sikap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum (Menko Polkam), Budi Gunawan.
Sebelumnya, Budi Gunawan menegaskan bahwa ada sanksi tegas bagi warga yang nekat mengibarkan bendera tersebut, terutama jika ada unsur kesengajaan dan provokasi.
Baca Juga: Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto: Jokowi Sebut Itu Hak Istimewa Presiden
"Pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara," kata Budi.
Budi juga menganggap pengibaran bendera fiksi ini sebagai provokasi yang mencoba "menurunkan marwah bendera perjuangan kita dan mengganti dengan bendera simbol-simbol fiksi tertentu."
Baca Juga: Anies Baswedan Sambut Bebasnya Tom Lembong: Waktu Tak Bisa Kembali, Tapi Esok Bisa Dimenangkan
Kedua pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan cara pandang dalam menyikapi fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya saat bulan Kemerdekaan. (*)
