Sulawesinetwork.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak buang-buang waktu. Bersiap menggebrak di tahun 2026, 219 Proyek dan Program Strategis Nasional (PSN) siap digulirkan.
Informasi ini terungkap dalam laporan Panitia Kerja Badan Anggaran DPR RI saat membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan prioritas anggaran RAPBN 2026 pada Selasa (22/7/2025).
Menurut Anggota Banggar DPR RI, Charles Meikyansyah, daftar proyek ambisius ini akan menjadi landasan utama penyusunan RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangannya.
Baca Juga: DPD KNPI Makassar Launching Website Terintegrasi Layanan Kepemudaan di HUT ke-52 KNPI
Dari total 219 PSN, tujuh di antaranya adalah proyek baru yang merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo, sementara 212 sisanya merupakan proyek lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.
Proyek-proyek ini akan melalui berbagai fase, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pemantauan, dengan target rampung sebagian di 2026 dan sisanya hingga 2029.
Tujuh PSN baru yang menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo menunjukkan komitmen kuat pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat:
Baca Juga: Wamenkomdigi Soroti Penyalahgunaan AI dan Deepfake, Sebut Perempuan dan Anak Rawan Jadi Korban
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat.
- Sekolah Rakyat: Program yang kemungkinan berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar.
- Koperasi Merah Putih: Upaya untuk memperkuat peran koperasi dalam ekonomi nasional.
Digitalisasi Pendidikan: Program untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam sistem pendidikan. - Kartu Kesejahteraan: Diduga merupakan pengembangan dari program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk bantuan tunai bagi keluarga miskin.
- Kartu Usaha Afirmatif: Program yang menyasar pelaku UMKM dari kelompok rentan untuk akses permodalan dan pendampingan.
- Pengelolaan Sampah Terpadu: Inisiatif untuk mengatasi masalah sampah secara komprehensif.
Selain tujuh program baru ini, dari 212 proyek lanjutan, 88 di antaranya telah rampung secara fisik namun masih membutuhkan dukungan pemerintah.
Baca Juga: Satresnarkoba Bulukumba Ringkus Warga Gantarang dengan 8 Gram Sabu
Dukungan ini bisa berupa legalisasi aset, pengaturan regulasi, penyelesaian sengketa lahan, atau peningkatan manfaat sosial dan ekonomi.
Dengan ditetapkannya PSN 2026 ini, pemerintahan Prabowo menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, meliputi aspek ekonomi, pendidikan, hingga pemberdayaan sosial.
Ini adalah langkah konkret menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.(*)
