Sulawesinetwork.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersiap menggeber 219 Proyek dan Program Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2026.
Hal ini terungkap dalam laporan Panitia Kerja Badan Anggaran DPR RI saat membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan prioritas anggaran RAPBN 2026, Selasa (22/7/2025).
Anggota Banggar DPR RI, Charles Meikyansyah, menjelaskan bahwa daftar proyek ini menjadi pijakan dalam penyusunan RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangannya.
Baca Juga: Vonis Tom Lembong Dinilai Keliru, Mahfud MD: Saya Nyatakan Keputusan Hakim Itu Salah
Dari total 219 PSN tersebut, tujuh di antaranya merupakan proyek baru hasil arahan langsung Presiden Prabowo, sementara 212 lainnya merupakan proyek lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.
Proyek-proyek ini mencakup fase perencanaan, implementasi, hingga pemantauan, dengan target rampung sebagian di 2026 dan sisanya hingga 2029.
Adapun tujuh PSN baru yang menjadi fokus pemerintahan Prabowo meliputi:
Baca Juga: Polres Bulukumba Galang Bantuan, Bangun Rumah Permanen untuk Korban Kebakaran
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat.
- Sekolah Rakyat: Program yang kemungkinan berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar.
- Koperasi Merah Putih: Upaya untuk memperkuat peran koperasi dalam ekonomi nasional.
- Digitalisasi Pendidikan: Program untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam sistem pendidikan.
- Kartu Kesejahteraan: Diduga merupakan pengembangan dari program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk bantuan tunai bagi keluarga miskin.
- Kartu Usaha Afirmatif: Program yang menyasar pelaku UMKM dari kelompok rentan untuk akses permodalan dan pendampingan.
- Pengelolaan Sampah Terpadu: Inisiatif untuk mengatasi masalah sampah secara komprehensif.
Baca Juga: Anggota Komisi X DPR RI Respon Soal Dugaan Pemotongan Dana PIP
Sementara itu, dari 212 proyek lanjutan, 88 di antaranya telah rampung secara fisik namun masih membutuhkan dukungan pemerintah, seperti legalisasi aset, pengaturan regulasi, penyelesaian sengketa lahan, atau peningkatan manfaat sosial dan ekonomi.
Dengan ditetapkannya PSN 2026 ini, pemerintahan Prabowo menunjukkan komitmennya untuk mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, hingga pemberdayaan sosial.(*)
