Pemprov Sulsel Tegaskan Gaji PPPK Terjamin di Anggaran 2026: Komitmen Kuat untuk Kesejahteraan ASN

Sulawesinetwork.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memberikan kepastian mengenai alokasi anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun 2026.

Anggaran ini telah resmi masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, menegaskan komitmen Pemprov dalam menjamin hak keuangan para PPPK.

Kepastian ini disampaikan setelah pembahasan intensif Panitia Khusus (Pansus) RPJMD bersama DPRD Sulsel, yang secara rinci membahas pengalokasian anggaran belanja pegawai, termasuk gaji PPPK di tahun-tahun mendatang.

Baca Juga: Pemerintahan Prabowo Siapkan 219 Proyek Strategis Nasional untuk 2026, Tujuh di Antaranya Program Baru

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda Sulsel, Muhammad Saleh, menjelaskan bahwa seluruh komponen teknis, termasuk penganggaran gaji PPPK, telah dijabarkan secara menyeluruh kepada DPRD dan telah termuat dalam RPJMD.

“Kita sudah clear dengan DPRD," ujar Saleh, Kamis (24/7/2025). "Karena ini menyangkut kesinambungan program dan hak tenaga PPPK, maka Pemprov Sulsel memberikan atensi penuh dan memastikan anggarannya masuk dalam rencana pembangunan,” tegas Saleh.

Untuk tahun 2026, Pemprov Sulsel telah menyiapkan alokasi sekitar Rp500 miliar khusus untuk gaji PPPK.

Baca Juga: Vonis Tom Lembong Dinilai Keliru, Mahfud MD: Saya Nyatakan Keputusan Hakim Itu Salah

Sementara itu, untuk tahun anggaran 2025, dana sekitar Rp280 miliar telah tersedia dalam APBD dan digunakan untuk pembayaran gaji PPPK yang sudah memiliki Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

“Pak Gubernur memberi perhatian khusus dan instruksi tegas agar tidak ada penundaan. Segala proses administratif terus dikebut supaya hak-hak keuangan PPPK dapat segera terealisasi,” sebutnya.

Jumlah PPPK di Sulsel termasuk salah satu yang terbesar secara nasional, dengan lebih dari 8.000 pegawai.

Baca Juga: Polres Bulukumba Galang Bantuan, Bangun Rumah Permanen untuk Korban Kebakaran

Dari sisi legislatif, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Sulsel, Patarai Amir, juga memastikan bahwa anggaran gaji PPPK telah diakomodasi sepenuhnya dalam rencana keuangan jangka menengah daerah.

Kepastian ini sekaligus menjadi bantahan terhadap isu yang sempat berkembang.