Sulawesinetwork.com – Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai pemegang saham di bank-bank BUMN belakangan menjadi sorotan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya angkat bicara, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga kredibilitas sistem perbankan di Tanah Air.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menjelaskan bahwa kolaborasi antara Danantara dan OJK sebagai regulator justru menjadi kekuatan tersendiri.
Baca Juga: Demi Kesejahteraan Nelayan, Menteri Trenggono Mendesak Kemenkeu Cairkan Blokir Anggaran Rp2 Triliun!
"Tentu saja ini untuk menjaga kredibilitas, kredibilitas sistem. Termasuk juga kredibilitas Danantara dan tentu saja dengan juga kredibilitas dari bank-bank," ujar Dian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Dian bahkan mengklaim bahwa bank-bank BUMN yang kini berada di bawah pengelolaan Danantara justru sangat mengapresiasi langkah tersebut.
"Kalau misalnya suatu lembaga seperti bank-bank BUMN ini kemudian ada pengawasnya, ada regulator yang terpisah, ini justru merupakan suatu kekuatan tersendiri sebetulnya pada hakikatnya gitu," terangnya.
Baca Juga: Menkes Budi Minta MK Tolak Gugatan IDI: UU Kesehatan Perkuat Organisasi Profesi, Bukan Melemahkan!
Lebih lanjut, Dian menyoroti peran strategis kolaborasi OJK dengan Danantara dalam upaya pendalaman pasar.
Dengan dana kelolaan yang diklaim sangat besar, Danantara membutuhkan 'outlet' atau saluran untuk investasi. Inilah celah di mana OJK melihat potensi besar.
"Kita juga sedang mempersiapkan banyak konsep yang belum diselesai, disclose, secara rinci," ungkap Dian, mengisyaratkan adanya rencana-rencana besar di balik layar.
Baca Juga: Sapi Kurban Presiden Prabowo: Remon, Simental Cross 900 Kg dari Riau!
Ia menambahkan, "Tetapi jelas itu kita sedang mengarah kepada pendalaman pasar yang lebih ya bisa dikatakan mungkin lebih advance dibandingkan dengan apa yang ada saat ini."
Pernyataan OJK ini memberikan gambaran bahwa keberadaan Danantara di bank-bank BUMN bukan sekadar perubahan kepemilikan, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat struktur perbankan nasional dan mendorong inovasi di pasar keuangan.
