Sulawesinetwork.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) RI, Sakti Wahyu Trenggono, tak tinggal diam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ia secara aktif mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera mencairkan anggaran senilai Rp2 triliun yang saat ini masih diblokir.
Dana jumbo ini, menurut Trenggono, sangat vital untuk merealisasikan program ambisius Kampung Nelayan Merah Putih.
Baca Juga: Menkes Budi Minta MK Tolak Gugatan IDI: UU Kesehatan Perkuat Organisasi Profesi, Bukan Melemahkan!
Trenggono optimistis bahwa blokir anggaran ini sedang dalam proses pembukaan oleh Kemenkeu di bawah pimpinan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
"(Anggaran KKP diblokir) sedang dalam proses pembukaan untuk pembangunan Kampung Nelayan. (Nilainya) Rp2 triliun," tegas Trenggono dalam pernyataannya di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu, 4 Juni 2025.
Program Kampung Nelayan Merah Putih ini direncanakan akan dibangun tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga: Sapi Kurban Presiden Prabowo: Remon, Simental Cross 900 Kg dari Riau!
Trenggono menyebutkan beberapa lokasi potensial, termasuk di NTT sendiri, Batam, Sulawesi Selatan, dan Lampung.
Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyentuh langsung denyut nadi kehidupan nelayan di berbagai daerah.
Lebih lanjut, Menteri Trenggono mengungkapkan bahwa program ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan utama meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Baca Juga: Demi Pembangunan Daerah: Komisi II DPRD Bulukumba Genjot Kontribusi PT. Lonsum
Sebuah inisiatif besar yang diharapkan dapat membawa dampak positif signifikan.
Pemerintah menargetkan pembangunan total 1.100 kampung nelayan di seluruh Indonesia. Sebagai tahap awal, KKP menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun 2025.
Artikel Terkait
WAR Kartu Rakyat JADIMI, Masyarakat 'Serbu' Posko JMS-TSY untuk Kesejahteraan 5 Tahun
Warga Makin Membludak hingga Malam Hari, Kejar Kartu Rakyat JADIMI demi Kesejahteraan
Kesejahteraan Desa Disebut Bisa Naik dengan Turut Menyokong Program MBG, Ada Aturan Tentang Ikut Berpartisipasi dalam Ketahanan Pangan
Perbaikan Jalan Bontotiro Dianggarkan, Doktor Supriadi: Infrastruktur Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Prabowo Siapkan PP Penyerapan Gabah dengan Harga Rp 6.500: Kesejahteraan Petani Harus Naik
THR untuk Ojol dan Kurir Online: Memastikan Kesejahteraan di Era Digital
DPR Acungi Jempol Kebijakan Efisiensi Anggaran: Uang Rakyat untuk Kesejahteraan Rakyat!
NTB Bersyukur: Kebijakan Prabowo Dongkrak Kesejahteraan Petani hingga Bisa Umroh!
DPR Usul Gaji Guru di Indonesia Rp 25 Juta per Bulan, Kesejahteraan dan Kualitas Pendidikan
Beras RI Surplus 4 Juta Ton: Titiek Soeharto Ungkap Peluang Ekspor untuk Kesejahteraan Petani