Dasco mengatakan bahwa DPR telah menerima pesan-pesan dari Kontras mengenai revisi UU TNI.
"Dan pesan-pesan dari Koalisi Masyarakat Sipil itu sudah jelas. Dan nanti akan diterapkan. Baik di pemerintahan, institusi maupun tadi kekhawatiran soal BUMN. Saya pikir nggak usah terlalu khawatir," tandasnya.
Penjelasan dari DPR ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran publik terkait RUU TNI.
Komitmen terhadap supremasi sipil dan semangat reformasi harus tetap dijunjung tinggi dalam pembahasan RUU ini.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses revisi UU TNI.
Dialog dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa RUU ini benar-benar sesuai dengan semangat reformasi TNI.(*)
Artikel Terkait
Rapat Revisi UU TNI di Hotel Mewah Picu Amarah Publik: Pemerintah Tak Punya Malu!
TNI Berantas Narkoba: Solusi Ampuh atau Kembalinya 'Dwifungsi'? YLBHI Beri Peringatan Keras!
TNI Berantas Narkoba: Beban Terlalu Berat atau Langkah Tepat? 17 Tugas Menanti di Tengah Polemik 'Dwifungsi'
Poin Krusial dalam Revisi UU TNI: Dari Usia Pensiun hingga Prajurit di Kementerian-Lembaga
Revisi UU TNI: Prajurit Aktif Hanya Bisa Duduki Jabatan Jampidmil di Kejagung
DPR Bantah Kebut Revisi UU TNI di Hotel: Rapat Terbuka, Bukan Diam-diam!
Rapat Revisi UU TNI di Hotel Mewah, DPR Dihujat! Alasan Efisiensi Tak Redam Amarah Publik
Revisi UU TNI: 3 Pasal Krusial yang Jadi Sorotan Publik!
Dugaan Keterlibatan Oknum TNI dalam Tragedi Lampung: TNI Turun Tangan Selidiki Tewasnya 3 Polisi saat Gerebek Judi Sabung Ayam
Rapat Revisi UU TNI Digerebek, Koalisi Masyarakat Sipil Meradang: Laporan Pidana Tak Berdasar!