Namun, KontraS berdalih bahwa tindakan mereka adalah bentuk pengawasan dan partisipasi publik yang sah dalam proses pembentukan kebijakan.
Kasus ini pun menjadi sorotan publik. Banyak yang mempertanyakan, apakah tindakan KontraS ini dapat dibenarkan? Atau apakah laporan pidana dari pihak hotel memiliki dasar hukum yang kuat?
Artikel Terkait
Kontroversi Rapat Revisi UU TNI di Hotel Mewah: Efisiensi atau Pemborosan?
Rapat Revisi UU TNI di Hotel Mewah Picu Amarah Publik: Pemerintah Tak Punya Malu!
TNI Berantas Narkoba: Solusi Ampuh atau Kembalinya 'Dwifungsi'? YLBHI Beri Peringatan Keras!
TNI Berantas Narkoba: Beban Terlalu Berat atau Langkah Tepat? 17 Tugas Menanti di Tengah Polemik 'Dwifungsi'
Poin Krusial dalam Revisi UU TNI: Dari Usia Pensiun hingga Prajurit di Kementerian-Lembaga
Revisi UU TNI: Prajurit Aktif Hanya Bisa Duduki Jabatan Jampidmil di Kejagung
DPR Bantah Kebut Revisi UU TNI di Hotel: Rapat Terbuka, Bukan Diam-diam!
Rapat Revisi UU TNI di Hotel Mewah, DPR Dihujat! Alasan Efisiensi Tak Redam Amarah Publik
Revisi UU TNI: 3 Pasal Krusial yang Jadi Sorotan Publik!
Dugaan Keterlibatan Oknum TNI dalam Tragedi Lampung: TNI Turun Tangan Selidiki Tewasnya 3 Polisi saat Gerebek Judi Sabung Ayam