Sulawesinetwork.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melakukan inspeksi dadakan (sidak) di berbagai daerah untuk mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Pangan Nasional (BGN).
Langkah ini diambil guna memastikan program bernilai triliunan rupiah tersebut berjalan dengan transparan dan bebas dari penyimpangan.
KPK dan BGN Gelar Pertemuan Tertutup
Baca Juga: Buka Puasa Bersama DPRD Bulukumba: Momentum Pererat Silaturahmi dan Sinergi
Rencana sidak ini mencuat setelah KPK dan BGN menggelar pertemuan tertutup di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (5/3/2025). Dalam pertemuan tersebut, KPK menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan, efisien, serta berbasis digitalisasi dalam pelaksanaan MBG.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya siap membuka akses bagi KPK untuk melakukan sidak di berbagai satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia.
"KPK akan melakukan sidak-sidak untuk membandingkan sistem tata kelola yang kami jelaskan dengan kondisi nyata di lapangan. Kami tentu membuka pintu selebar-lebarnya bagi KPK," ujar Dadan kepada awak media.
Baca Juga: Raih Ampunan, Tuai Berkah: Pesan Anggota DPRD Bulukumba Muh Tamrin di Bulan Ramadhan
KPK Turun Langsung, Pantau Pengelolaan Dana
Tak hanya melakukan sidak, KPK juga akan menerjunkan tim khusus untuk mengawasi langsung jalannya program MBG. Bahkan, KPK menawarkan SDM internalnya untuk terlibat dalam struktur pengawasan di Badan Gizi Nasional.
Selain itu, KPK menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan MBG agar lebih transparan dan efisien.
"Kami disarankan menggunakan digitalisasi untuk transparansi kegiatan dan mencegah potensi penyimpangan," jelas Dadan.
Sekjen KPK Ingatkan Risiko Korupsi di MBG
