Aksi ‘Indonesia Gelap’ Geruduk Istana Negara di Momen Pelantikan Kepala Daerah, Begini 13 Tuntutan Mahasiswa

photo author
- Selasa, 18 Februari 2025 | 16:10 WIB
Indonesia Gelap, Demo yang Mendesak Kebijakan-Kebijakan di Era Pemerintahan Prabowo
Indonesia Gelap, Demo yang Mendesak Kebijakan-Kebijakan di Era Pemerintahan Prabowo

Selain di DKI Jakarta, terdapat sorotan khusus terkait efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada pendidikan nasional

Seruan dari Bandung: Efisiensi Berdampak ke Pendidikan

Baca Juga: Meninggal di Hari Ulang Tahun Kim Soo-hyun, Warganet Kembali Mengingat Gosip Kedekatan Mendiang Kim Sae-ron dengan Aktor Queen of Tears

Dalam kesempatan berbeda, para mahasiswa BEM SI di Jawa Barat juga menggelar aksi demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Senin, 17 Februari 2025.

Massa yang hadir merupakan mahasiswa dari kampus-kampus di Bandung Raya.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa berorasi hingga membentangkan poster yang mengkritik kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah RI.

Baca Juga: Ingat! Pendaftaran SNBP 2025 Harus Dilakukan oleh Siswa, Bukan Sekolah! Ini Penjelasannya

Massa juga sempat membakar ban sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap dapat menurunkan mutu pendidikan nasional.

"Pemerintah pusat sudah seharusnya mengkaji kembali aturan efisiensi yang berdampak ke pendidikan," ujar seorang mahasiswa dalam orasinya.

Selain itu, Plt. Ketua Bem Kema Unpad Rhido Anwari Aripin dalam aksinya mengungkapkan, mereka membawa sejumlah tuntutan berisi beberapa poin yang intinya mendesak pemerintah segera merevisi kebijakan evaluasi anggaran.

Baca Juga: Pensiunan PNS Bakal Menerima Gaji yang Lebih Tinggi di 2025, Ini Rincian Tiap Golongan

"Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan," tegas Rhido.

Salah satu poin tuntutan massa mahasiswa dalam aksi 'Indonesia Gelap' di Bandung, yakni meminta anggaran pendidikan.

"Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa. Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi," ujar Rhido.

"Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan," tandasnya.(*)

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Sytha AR

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Asuransi, Pilar Proteksi di Tengah Cuaca Ekstrem

Jumat, 12 Desember 2025 | 12:35 WIB
X