“Kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen,” imbuhnya.
BMKG pastikan pengelolaan gempa bumi dan tsunami tak terpengaruh pemotongan anggaran
Baca Juga: Juknis TPG 2025 Kemenag Mengacu Kinerja Guru: Profesional dan Meningkatkan Kualitas Pengajaran
Pada Rabu, 12 Februari 2025, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menghadiri Rapat Kerja atau Raker bersama Komisi V DPR RI dan membahas tentang alokasi dana setelah efisiensi.
Pengelolaan gempa bumi dan tsunami termasuk dalam bagian program Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (MKG) yaitu program layanan operasional masyarakat.
Sebelum efisiensi memiliki jatah anggaran Rp1,5 triliun dan setelah efisiensi menjadi Rp372 miliar.
Baca Juga: Pembangunan IKN Adalah Proyek Jangka Panjang dan Tidak Mudah, Jokowi: Kesiapannya Harus Sempurna
Untuk program pengelolaan gempa bumi dan tsunami, BMKG mengalokasikan dana sebesar Rp41,9 miliar.
Dwikorita menjelaskan jika anggaran pengelolaan gempa bumi dan tsunami tidak akan terpengaruh oleh efisiensi.
“Poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami yang Rp41,9 miliar di situ tetap dipertahankan, termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” ujar Dwikorita.
Baca Juga: Kapolres Bulukumba Kunjungi Korban Anging Puting Beliung dan Salurkan Bantuan
BMKG akan tetap beroperasi 24 jam
Dwikorita juga menegaskan jika BMKG akan tetap beroperasi selama 24 jam dalam pelayanan kepada masyarakat.
Anggaran pengelolaan jaringan komunikasi BMKG adalah Rp120 miliar karena menurut Dwikorita, hal tersebut untuk menjamin operasional BMKG 24 jam selama 7 hari.
“Terutama untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG selama 24 jam nonstop selama hari dalam 1 minggu atau 365 hari dalam 1 tahun,” ujarnya.
