Sulawesinetwork.com – Gerakan Pemenangan Pramono Anung – Rano Karno (GERAK) menggelar diskusi publik bertajuk “Ngopi Senja” (Ngobrol Pintar Seputar Jakarta).
Diskusi publik "Ngopi Senja" merupakan bagian dari komitmen GERAK dalam membangun dialog konstruktif mengenai masa depan Jakarta.
Acara yang berlangsung pada Senin, 3 Februari 2025 di Sekretariat GERAK, Menteng, kali ini menghadirkan tiga narasumber kompeten di bidangnya, yaitu Koordinator Komunikasi Tim Transisi Gubernur Jakarta Chico Hakim, Direktur Indonesia Budget Center Elizabeth Kusrini, dan Koordinator Program Perkumpulan GERAK Robi Maulana, serta dipandu oleh Margaretta Putri sebagai moderator.
Diskusi kali ini mengangkat tema “Kontribusi APBD Jakarta dalam Memperkuat Ekonomi Masyarakat”.
Acara dibuka oleh sambutan Ketua Umum GERAK, Dhini Mudiani. Dalam sambutannya, Dhini berterima kasih atas kesediaan para narasumber untuk mengisi diskusi "Ngopi Senja" yang diselenggarakan oleh GERAK.
Dhini mengungkapkan bahwa acara "Ngopi Senja" ini merupakan acara berseri yang akan terus dilaksanakan kedepannya dengan topik yang variatif menyangkut program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dibawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
Dhini berharap "Ngopi Senja" dapat menyampaikan informasi dan sharing ilmu antara Narasumber yang ahli di bidangnya dengan masyarakat umum.
Baca Juga: Video Hot 1 Menit 14 Detik Diduga Bulan Sutena Bikin Gagal Fokus, Identitas Pria Masih Misterius
"Semoga melalui topik "Ngopi Senja" hari ini dapat memberikan kesempatan untuk menampung aspirasi dan berdiskusi mengenai kontribusi APBD Jakarta dan dampak nyatanya bagi perekonomian masyarakat."
Diskusi dibuka oleh Margaretta "Etta" selaku moderator dan memberikan panggung kepada Elizabeth "Ibeth" dengan menanyakan mengenai proses penyerapan anggaran di tahun-tahun pemerintahan Jakarta sebelumnya.
Ibeth menjabarkan terdapat beberapa catatan mengenai penyerapan APBD dan informasi terkait penggunaan APBD untuk diketahui publik.
Baca Juga: Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 1 Maret 2025, Bagaimana Dengan NU dan Pemerintah?
Ibeth menyoroti lemahnya transparansi APBD, lemahnya perencanaan dan evaluasi penggunaan anggaran, perencanaan pembangunan yang belum inklusif, dominasi belanja pegawai, serta penyerapan anggaran yang tidak tepat sasaran. Ibeth berharap kedepannya ada penguatan partisipasi publik dalam perencanaan APBD serta peningkatan terhadap akses informasi mengenai penggunaan anggaran ke masyarakat.
Artikel Terkait
Revisi PKPU Mepet, KPU Pastikan Gunakan Putusan MK untuk Pendaftaran Calon Kepala Daerah Pilkada 2024
'Penyakit' Kepala Daerah Tunjuk Pimpinan BUMD Pakai Modal kenal dan Dekat
Pilkada Sulsel 2024! 136 Pasangan Calon Berebut Kursi Kepala Daerah, Ada Kotak Kosong?
Bulukumba hingga Luwu Timur Tak Punya Kepala Daerah Karena Maju Pilkada, Pemprov Sulsel Siapkan Pjs
KPU Tegaskan ada Sanksi Menanti Calon Kepala Daerah Jika tak Patuh dengan Kewajiban Ini
Ini Daftar 4 Pjs Kepala Daerah di Sulsel yang Akan Dikukuhkan, Ini Nama dan Jadwalnya
Modus Kepala Daerah Akali Data Inflasi BPS, Jadi Klaim Tolak Ukur Keberhasilan
Presiden Prabowo Lempar Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
Kepala Daerah Terpilih akan Jalani Retreat Selama 10 Hari di Magelang, Presiden Prabowo Punya Keinginan Ini
Beda dengan Kabinet Merah Putih, Retret Kepala Daerah akan Pakai APBN, Bukan Uang Presiden Prabowo