Sulawesinetwork.com - Bantuan Sosial (Bansos) disebut saat ini tengah menjadi komoditi yang bernuangsa politik menjelang Pemilu dan Pilres 2024.
Hal itu diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut bansos memang tak bisa dihentikan.
Bansos merupakan produk yang sudah diatur dalam undang-undang dan menjadi hak masyarakat. Namun, dia meminta agar penyalurannya tak dipolitisasi.
Baca Juga: Pelabuhan Lembang Keke Kajang Tuntas Dikerjakan, Jadi Andalan Aktivitas Barang dan Penumpang
"Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya," kata Ganjar usai berkunjung di Pasar Agung Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu, 30 Desember 2023.
"Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa," imbuhnya.
Pada kesempatan itu, dia sekaligus menepis bahwa dirinya akan menghentikan bansos jika terpilih menjadi presiden.
Baca Juga: Tahun 2024, Pemerintah Kucurkan Subsidi KUR Mencapai Rp47,78 Triliun, Fokus Pada Kuantitas
Ganjar menyebut pihak yang membuat narasi tersebut tidak mengerti aturan yang telah disetujui DPR atas usulan pemerintah dan disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
Ganjar mengaku dirinya tak mempermasalahkan tambahan bansos karena kondisi masyarakat yang harus direspons pemerintah.
Namun, dia juga tak menampik bahwa menjelang tahun politik, bansos kerap diklaim sejumlah pihak.
Baca Juga: Guru Diminta Setor Dukungan Kepada Putri Pj Bupati Bone yang Jadi Caleg DPRD Provinsi
"Maka masyarakat perlu tahu bahwa memang bansos itu hak mereka, tinggal penyalurannya saja yang diperbaiki," ucap Ganjar.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengusulkan agar penyaluran bansos saat ini bisa ditunda hingga usai Pilpres 2024 karena rentan disalahgunakan.
