Sulawesinetwork.com - Presiden Prabowo dan delegasi khusus Indonesia hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Brasil.
Kehadiran Prabowo kali ini menjadi yang perdana setelah Indonesia resmi bergabung sebagai salah satu negara partisipan.
Pertemuan para pemimpin negara anggota BRICS tahun 2025 ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang tertuang dalam Leaders’ Declaration.
Baca Juga: Bupati Andi Utta Lakukan Mutasi, 21 Pejabat Administrator Pemkab Bulukumba Bergeser, Ini Daftarnya
Deklarasi tersebut berfokus pada empat poin utama: penguatan multilateralisme, perdamaian global, kerja sama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap arah baru kerja sama BRICS ini.
“Kemudian outcomes daripada pertemuan tadi, salah satunya adalah leader declaration dan dalam leader declaration itu ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralisme dan reform daripada global governance,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Rio de Janeiro, pada Minggu, 6 Juli 2025 waktu setempat.
Baca Juga: Bupati Andi Utta Mutasi 23 Pejabat Pengawas Pemkab Bulukumba, Ini Daftarnya
Empat Poin Penting Kesepakatan BRICS
Airlangga merinci keempat poin utama kesepakatan tersebut:
1. Penguatan Multilateralisme dan Reformasi Tata Kelola Global: Poin ini berfokus pada penguatan perdamaian dan stabilitas internasional, serta pendalaman kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan.
Baca Juga: Mentan Amran Wanti-wanti Pengusaha Beras Nakal: Satgas Pangan Akan Pantau Hingga Daerah
2. Kerja Sama Ekonomi dan Ketahanan Pasar: Poin kedua ini dianggap penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian global. BRICS diharapkan dapat menyerap produk-produk Indonesia, sehingga agenda ini relevan untuk memperluas akses pasar dan menciptakan ketahanan ekonomi nasional.
3. Transisi Energi dan Pembangunan Hijau yang Inklusif: Negara-negara BRICS sepakat bahwa transisi energi dan pembangunan hijau harus tetap mempertimbangkan keadilan bagi negara berkembang.