Sulawesinetwork.com - Konflik yang kian memanas antara Iran dan Israel di Timur Tengah terus menimbulkan kekhawatiran global, termasuk bagi keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di sana.
Serangan udara Israel ke wilayah Ibu Kota Teheran, Iran, memaksa warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, dan nasib WNI menjadi perhatian utama.
Terkait rencana evakuasi WNI, Istana Kepresidenan telah memberikan tanggapan. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, terdapat 386 WNI yang tersebar di 11 kota di Iran, dengan mayoritas adalah pelajar di kota Qom, berjumlah 258 orang.
Baca Juga: Awas! Erupsi Dahsyat Gunung Lewotobi Laki-laki Capai 10.000 Meter, Ancaman Lahar dan Abu
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa Pemerintah RI masih terus berkoordinasi secara intensif terkait potensi evakuasi WNI di Iran.
"Tentunya kita harus berkoordinasi. Terutama saya dengan Pak Menlu, berkoordinasi untuk memantau saudara-saudara kita. Kita harus memastikan saudara-saudara kita aman," ujar Prasetyo kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 18 Juni 2025.
Mensesneg RI menambahkan bahwa koordinasi terus dilakukan antara dirinya dan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono. Koordinasi ini sangat penting, terutama untuk merancang langkah-langkah antisipatif apabila terjadi serangan lanjutan dari Israel ke Iran.
Baca Juga: Kolaborasi Pentahelix di Bulukumba: DPRD dan Pemkab Bersatu Lawan Stunting
"Terutama saya dengan Pak Menlu terus berkoordinasi untuk memonitor saudara-saudara kita yang di Iran," tegas Prasetyo.
"Untuk memastikan saudara-saudara kita aman di sana. Mengenai mitigasi-mitigasi dan rencana jika terjadi sesuatu itu kita tugaskan," imbuhnya, menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan sedang menyiapkan berbagai skenario.
Meskipun demikian, pernyataan Istana mengindikasikan bahwa proses evakuasi belum dilakukan secara massal, dan pemerintah masih dalam tahap pemantauan serta koordinasi.
Publik menanti langkah konkret selanjutnya dari pemerintah untuk menjamin keselamatan seluruh WNI yang berada di zona konflik tersebut. (*)
