Optimalisasi Peran Desa dan Kolaborasi Lintas Sektor
Mantan Sekda Barru ini juga mendorong optimalisasi peran desa, termasuk pemanfaatan dana desa sebesar minimal 10 persen untuk program penanganan stunting dan kemiskinan.
Namun, ia menyayangkan bahwa pelaksanaannya di lapangan belum maksimal, bahkan ada desa yang mengalami peningkatan stunting akibat intervensi yang tidak tepat sasaran.
Tak hanya pemerintah, sektor swasta dan komunitas juga diajak aktif berkontribusi melalui program CSR dan filantropi.
Baca Juga: Nadiem Makarim Kembali Diperiksa Kejaksaan Agung, Kasus Chromebook Makin Panas
Pemkab Barru akan mengundang 117 perusahaan lokal untuk dilibatkan dalam program percepatan penghapusan kemiskinan dan stunting.
Media dan organisasi masyarakat sipil juga diminta berkontribusi melalui edukasi publik dan advokasi kebijakan berbasis data.
"Banyak orang ingin membantu, tapi tidak tahu harus bantu ke mana. Maka program kita harus jelas dan terukur,” jelasnya.
Baca Juga: Nur Afifah Balqis Kembali Viral: Si Koruptor Termuda yang Jadi Sorotan Lagi
Sebagai penutup, Wakil Bupati mengingatkan pentingnya pengawasan dan kesinambungan program, mencontohkan program One Day One Egg yang sempat berjalan baik namun terhenti karena kurangnya tindak lanjut terukur.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bappelitbangda, Dinas PMDPPKBPPA, perwakilan OPD, akademisi, dan lembaga non-pemerintah.
Baca Juga: Pansus DPRD Bulukumba Genjot Pembahasan RPJMD 2025-2029: Masa Depan Bulukumba di Ujung Palu!
"Harapannya, hasil rumusan juknis ini dapat menjadi dasar kuat untuk percepatan penghapusan stunting dan kemiskinan di Kabupaten Barru secara terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan,” tutup Abustan.
Dengan langkah-langkah terintegrasi ini, Kabupaten Barru optimis dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera, bebas dari stunting dan kemiskinan.(*)