Salah satu perwakilan pemilik lahan, Syafiuddin, menyampaikan kesediaannya bersama warga lainnya untuk mendukung pembangunan tanpa tuntutan berlebihan.
“Kami merelakan tanah kami untuk dipakai membangun Sekolah Rakyat. Ini bagian dari ikhtiar kami untuk masa depan anak cucu di daerah ini,” ucapnya, menunjukkan semangat gotong royong yang tinggi.
Wabup Abustan menjelaskan bahwa proses appraisal akan dilakukan oleh tim independen, bukan oleh pemerintah daerah, untuk menjaga objektivitas. Hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar pembayaran melalui APBD Perubahan.
Baca Juga: Pansus DPRD Bulukumba Genjot Pembahasan RPJMD 2025-2029: Masa Depan Bulukumba di Ujung Palu!
Sementara itu, Forkopimda menyatakan dukungan penuh terhadap proses percepatan ini. Seluruh unsur, mulai dari Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan Agama, Kepala BPN, hingga Ketua DPRD, berkomitmen mengawal pembangunan Sekolah Rakyat hingga tuntas.
Dalam rapat tersebut juga dibahas penyesuaian sementara aktivitas belajar-mengajar. Saat ini, proses pembelajaran untuk siswa SMPN 8 Harapan / SMPN 17 Barru (Sekolah Rakyat rintisan) telah dipindahkan ke Balai Latihan Kerja (BLK).
Pemerintah daerah akan memperbaiki infrastruktur BLK melalui dana BPTT, sedangkan sarana pembelajaran didukung oleh Baznas Kabupaten Barru.
Baca Juga: Menggetarkan Paris! TNI Unjuk Gigi di Bastille Day, Prabowo Hormat, Macron Terpukau
“Sekolah Rakyat bukan sekadar sarana pendidikan. Dari sinilah akan lahir generasi pemimpin, ilmuwan, dan tokoh nasional masa depan dari Barru. Kita semua punya tanggung jawab untuk mewujudkannya,” pungkas Bupati Andi Ina, menegaskan visi besar di balik proyek ini.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Pj Sekda Barru, Kepala Dinas Sosial, Kadis PUTR Perkim, Plt. Kepala Kesbangpol, Kabag Ren Polres Barru, Kasat Reskrim, Camat Soppeng Riaja, Kades Lawallu, serta sejumlah undangan lainnya. (*)