Sulawesinetwork.com - Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Dr Jufri Rahman mengahadiri Forum Konsultasi Publik terkait Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berketahanan Iklim, Pangan dan Responsif Gender di Four Points, Kamis, 27 Februari 2025.
Saat ini, Sulsel memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, juga menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim, yang berdampak langsung pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan strategi pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga tangguh terhadap perubahan iklim, menjamin ketahanan pangan, dan responsif terhadap isu gender.
Mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, dalam sambutannya Jufri Rahman mengatakan pertumbuhan ekonomi hijau bukan sekadar tentang penyelamatan lingkungan, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam.
"Fokus utama kita adalah mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya alam, serta menciptakan lapangan kerja hijau yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi," ucap Jufri Rahman.
Bahwa Pemprov Sulsel berkomitmen untuk menerapkan ekonomi hijau melalui berbagai kebijakan yang mengutamakan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Baca Juga: Mentan Amran dan Menkeu Sri Mulyani Tinjau Progres Cetak Sawah di Wanam
"Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan," lanjutnya.
Dengan demikian, komitmen ini juga telah diwujudkan dalam pembangunan rendah karbon (PRK), upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta transformasi ekonomi hijau. Lebih dari itu, ekonomi hijau telah menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana tercermin dalam kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD 2025-2045, RPJPD 2025-2045, RPJMD, serta Renstra OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Tentunya hal ini membuat, pengembangan rencana ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yang direpresentasikan dalam Kelompok Kerja Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan.
Baca Juga: Marak Pencurian Ternak di Bontotiro, Anggota DPRD Angkat Bicara
Penyusunan rencana induk dan peta jalan ekonomi hijau dilakukan secara inklusif dan berbasis data yang dikumpulkan dari 24 kabupaten/kota. Berbagai analisis telah dilakukan untuk mengkaji karakteristik dan tantangan tiap wilayah, serta merumuskan strategi dan intervensi yang sesuai.
Jufri Rahman menyatakan konsep ekonomi hijau ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan sosial, serta mengurangi risiko lingkungan. Dalam konteks ini, pengarusutamaan gender menjadi elemen krusial.