Sulawesinetwork.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba menilai jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba tidak bekerja secara maksimal dalam memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Banyaknya kebocoran PAD dari sektor pajak dianggap karena penerapan secara tegas Peraturan Daerah (Perda) tidak bisa dilakukan pemerintah.
Legislator PDIP Bulukumba, Zulkifli Saiyye mengaku jika DPRD telah mendesak agak pemerintah melakukan pendataan sarang burung walet diseluruh kecamatan di Bulukumba.
Baca Juga: Tak Banyak yang Tahu, Ternyata Begini Sejarah Asal Usul Nama Kabupaten Jeneponto
"Ini sudah terbit perdanya hanya pemerintah daerah tidak maksimal bekerja dalam memenuhi target PAD sarang burung walet," keluhnya.
"Selain itu pihak pemilik sarang burung walet tidak transparan dalam memberikan laporan realisasi penjualannya," tambah Zulkifli.
Menurut Zulkifli, DPRD Bulukumba telah membahas tentang penentuan PAD daerah. Dimana selain Papan Reklame, sarang walet juga menjadi sorotan.
Baca Juga: Khaleej FC Siap Tebus Mahal Yuran Fernandes, Segini Nilai Tawaran Untuk Bek PSM Makassar
Dimana dua objek pajak ini baik sarang walet dan Papan reklame sama-sama tidak memiliki data yang lengkap. Baik milik pemerintah maupun milik swasta.
"Ini juga jadi bahan pembahasan dalam menentukan PAD daerah, pajak reklame di soroti besaran target pendapatan asli daerah karna tidak lengkapnya database papan reklame baik itu milik pemerintah maupun milik suwasta," terangnya.Baca Juga: Festival Hari Terakhir F8 Makassar 2023: Cek Jadwal Acara Disni. Ada Band juga Ini Lho!
"Kami mendesak di dalam kebijakan umum anggaran APBD harus memuat databest dan potensi sumber PAD, selain itu perlu adanya pemaparan hasil uji petik di lapangan baru menentukan target pendapatannya," ujarnya.
Sebelumnya, Pemkab Bulukumba dibawa komando Andi Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf sebagai Bupati dan Wakil Bupati fokus pada pembenahan sistem pendataan PAD.
Andi Muchtar Ali Yusuf yang akrab disapa Andi Utta itu bahkan harus memberikan warning kepala BPKPD Bululumba agar persoalan PBB warga yang tertunggak harus diselesaikan.
Baca Juga: Pemkab Bantaeng Dorong Pengembangan UMKM, Ilham Azikin Dukung Pertumbuhan Ekonomi
