"Himbauan ini memberatkan para ASN dan PPPK karena hampir 100 persen pegawai tidak menerima gaji utuh. Bupati Bulukumba harus memahami kondisi pegawai," katanya.
Demi mensukses Gerakan 10 Juta Bendera Merah Putih dengan kehadiran Mendagri Tito Karnavian. Tamrin menyarankan Bupati sebaiknya melibatkan para pegawai dengan cara lain.
"Sebaiknya Bupati Bulukumba libatkan saja mereka (pegawai) dalam bentuk partisipasi meramaikan biar kesannya semarak," terangnya.
"Kan bisa himbau masyarakat yang di poros kota Bulukumba sampai Bira untuk setiap rumah pasang bendara dan umbul-umbul," sambung Tamrin.
Sama halnya dengan Ketua Fraksi PKB DPRD Bulukumba, Fahidin HDK yang mengaku prihatin dengan adanya himbauan Bupati Bulukumba tersebut.
Dimana himbauan itu dianggap tidak aspiratif dan tidak memahami kondisi ekonomi para pegawai negeri di Bulukumba.
"Kami prihatin dengan himbauan terkait event pembagian bendera merah putih itu. Bupati Bulukumba harusnya memahamai kondisi ekonomi masyarakat dan pegawai saat ini," ungkapnya.
Fahidin berharap agar Bupati Bulukumba menarik surat himbauan tersebut karena kegiatan yang berskala nasional harusnya dibarengi dengan dukungan anggaran.
"Mohon bupati agar menarik surat edaran itu, karena kegiatan penyerahan bendera itu kegiatan nasional yang dihadiri oleh Kemendagri," tegasnya.(*)
