Sulawesinetwork.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) telah menetapkan tujuh daerah prioritas pembangunan Sekolah Rakyat tahun 2026.
Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal mengatakan bahwa pihaknya intens melakukan koordinasi lintas pihak agar daerah yang belum tersentuh program prioritas.
"Pak Gubernur menekankan agar pembangunan di kabupaten yang belum tersentuh bisa segera digenjot," terangnya dilansir, Kamis, 8 April 2026.
"Kami terus melakukan mediasi dan koordinasi, baik dengan para bupati, Sekjen Kementerian Sosial, Wakil Menteri, hingga PPK dan Kepala Biro Umum di Kemensos, agar Sulsel bisa diprioritaskan," sambung Abdul Malik.
Malik menerangkan jika saat ini sudah ada 13 kabupaten yang telah mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat.
Dari sejumlah daerah yang mengajukan proposal. tujuh daerah telah masuk daftar prioritas pembangunan yang akan dimulai tahun 2026.
Baca Juga: Dukung Stabilitas Harga Pangan, Pemkab Bantaeng Selenggarakan Show Pangan dan GPM Rabu Menyapa
"Namun ini masih bersifat kompetitif, karena secara nasional hanya tersedia sekitar 100 lokasi tahun ini. Kita bersyukur Sulsel sudah masuk tujuh, tapi perjuangan belum selesai karena jumlahnya masih bisa berubah. Penetapan finalnya nanti pada saat kontrak," jelasnya.
Terkait target lelang atau kontrak, Malik menyebutkan proses tersebut dijadwalkan mulai pada Mei hingga paling lambat Juni 2026. Pada tahap ini, seluruh daerah diminta telah melengkapi dokumen administrasi yang menjadi syarat utama.
Baca Juga: Perkuat Jaringan Irigasi, Gubernur Sulsel Groundbreaking Program MYP Irigasi di Soppeng-Bone-Wajo
“Insya Allah dimulai sekitar Mei atau paling lambat Juni. Pada tahap itu, seluruh daerah harus sudah menyiapkan kelengkapan administrasi seperti AMDAL, AMDAL lalu lintas, PBG, dan lainnya. Setelah kontrak berjalan, administrasi dituntaskan dan pembangunan mulai dilaksanakan," terangnya.
Ia menambahkan, saat ini usulan lokasi masih dalam proses verifikasi, khususnya terkait kelayakan lahan. Beberapa faktor seperti status kepemilikan lahan dan kondisi kontur menjadi penentu utama dalam penilaian.
"Tujuh lokasi yang ada saat ini sudah lolos di Kementerian Sosial, tinggal menunggu hasil verifikasi dari Kementerian PU. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan kabupaten/kota agar proses ini bisa dikawal dan tidak terlepas," pungkasnya.
