Sulawesinetwork.com - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba Syahruni Haris terjun langsung menindaklanjuti informasi adanya telur tak layak konsumsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di UPT SDN 171 Loka, Kecamatan Ujung Bulu.
Legislator partai Gerindra ini, ingin memastikan benar atau tidak dari informasi tersebut.
"Alhamdulillah kita telah mengunjungj langsung SD Negeri 171 Loka pagi tadi. Kita bertemu dengan siswa, kepala sekolah dan guru-guru," kata Syahruni Haris dalam keterangannya, Sabtu 25 Januari 2025.
Anggota DPRD Bulukumba asal Dapil Kecamatan Ujung Bulu dan Ujung Loe ini mengatakan bahwa saat kunjungannya pagi tadi di UPT SDN 171 Loka, tak ada program MBG.
Program MBG di sekolah tersebut berlangsung selama lima hari, yaitu Senin hingga Jumat.
Lebih lanjut, Syahruni Haris mengaku meski tak menemukan MBG di sekolah itu, tetapi dia meminta penjelasan pihak sekolah sekaitan dengan beredarnya informasi adanya telur yang tak layak konsumsi.
"Kita tadi meminta informasi seperti apa kejadian sebenarnya. Pihak sekolah bilang kalau tidak ada telur busuk. Tetapi ada salah satu siswa yang alergi telur. Dia (siswa) itu makan, akhirnya muntah-muntah," ujarnya.
"Siswa yang bersangkutan juga mengaku bahwa ia alergi telur," tambahnya.
Ketua DPC Partai Gerindra Bulukumba ini, menyampaikan bahwa tak ada permasalahan pada penyedia MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di UPT SDN 171 Loka.
Pemkab Bulukumba Angkat Bicara
Pemkab Bulukumba melalui Kabid Humas Pemda Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad menyatakan bahwa setelah mendapat informasi dari pihak penyedia dan pihak sekolah, telur basi yang dimaksud tidak benar.
Dia menyebut anak tersebut mual karena alergi telur, juga karena kurang enak badan.
"Jika makanan atau telur itu basi, maka tentu siswa yang lain di ruang yang sama juga akan mual mual setelah konsumsi makanan tersebut," kata Humas yang lebih akrab disapa Andi Ullah.
Pihaknya kata dia, menyayangkan pihak guru yang langsung menghubungi media atas kejadian tersebut, sebelum mendapatkan pemeriksaan dari Dinas Kesehatan.
