Pemprov Sulsel Pre-Launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah, Pertama di Indonesia Bagian Timur

Setelah penandatanganan Pergub dan PKS, diharapkan penerbitan KKPD dapat segera dilakukan dalam beberapa minggu ke depan dan efektif digunakan setelahnya.

Baca Juga: Cukup Populer di Tanah Air, Artis Ini Berdarah Bugis-Makassar. Nomor 4 Jadi Sorotan Netizen Gara Tak Direstui

Sebagai informasi, limit menggunakan KKPD mencapai Rp200 juta per transaksi apabila belanja barang/jasa atau modal dilakukan melalui platform e-katalog maupun toko elektronik.

Hal ini merupakan sebuah kabar baik bagi pelaku UMKM di Sulawesi Selatan, terutama dengan adanya kepastian dan kecepatan pembayaran bagi mereka.

Terlebih, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang paling aktif memanfaatkan platform e-katalog untuk berbelanja.

Dengan begitu, kehadiran KKPD ini dapat membuat aktivitas ekonomi lokal di Sulawesi Selatan menjadi lebih bergeliat.

KKPD nantinya akan dilengkapi dengan beragam fitur inovatif, seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), kartu fisik, hingga online payment.

Hal ini akan membuka peluang yang lebih besar bagi pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha di Sulawesi Selatan.

Data Bank Indonesia menunjukkan ada sebanyak 853 ribu merchant di Sulawesi Selatan yang telah memiliki QRIS dan 24 ribu merchant yang memanfaatkan mesin EDC.

Dengan demikian, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Pemerintah Provinsi pertama di Kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua yang melakukan penandatanganan PKS mengenai KKPD.(*)