"Penandatanganan kontrak dengan Navayo International AG dilakukan tanpa adanya anggaran, dan penunjukan Navayo International AG sebagai pihak ketiga justru dilakukan tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa," beber Andi.
Ironisnya, Navayo International AG mengklaim telah mengirimkan barang kepada Kemenhan RI.
Baca Juga: Pelantikan POBSI Bulukumba Bakal Meriah, Hary Tanoesoedibjo Dikabarkan Hadir
Bahkan, empat lembar Certificate of Performance (CoP) atau Sertifikat Kinerja telah ditandatangani.
Namun, Andi mengungkapkan fakta yang lebih mencengangkan.
"Di mana CoP tersebut yang telah disiapkan oleh Anthony Thomas Van Der Hayden dan Gabor Kuti tanpa dilakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap barang yang dikirim terlebih dahulu," tuturnya.
Baca Juga: DPRD Bulukumba Usut Dugaan Pungli dan Pemecatan Kepala Dusun: Bukti Rekaman Jadi Sorotan!
Setelah mengantongi CoP tanpa verifikasi yang jelas, Navayo International AG lantas mengajukan tagihan kepada Kemenhan RI melalui empat invoice (permintaan pembayaran) yang dilampiri dengan CoP tersebut.
Namun, hingga tahun 2019, Kementerian Pertahanan RI ternyata tidak memiliki anggaran untuk pengadaan satelit ini!
Kasus dugaan korupsi pengadaan satelit di Kemhan RI ini jelas menimbulkan tanda tanya besar.
Bagaimana mungkin kontrak senilai ratusan miliar rupiah dapat disepakati tanpa adanya anggaran yang jelas?
Mengapa proses penunjukan pihak ketiga diduga dilakukan tanpa melalui mekanisme pengadaan yang seharusnya?
Dan yang paling mengkhawatirkan, bagaimana bisa sertifikat kinerja ditandatangani tanpa adanya pemeriksaan barang terlebih dahulu?
Kejagung RI kini tengah gencar melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar tuntas skandal yang merugikan keuangan negara ini.