Vonis Tom Lembong Jadi Sorotan: Pakar Hukum Tata Negara Nilai Ada Unsur 'Salah Arah Politik'

Sulawesinetwork.com - Putusan 4,5 tahun penjara terhadap mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Tom Lembong, dalam kasus korupsi importasi gula terus memicu perdebatan sengit.

Kali ini, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, memberikan pandangan mengejutkan.

Ia menilai, di balik jeratan hukum, ada faktor "salah arah politik" yang melatarbelakangi vonis tersebut.

Baca Juga: Weekend at Parapuar Cultural Hills X PENTAS, Hidupkan Kolaborasi Budaya dan Alam di Labuan Bajo

Feri Amsari, dalam program Rakyat Bersuara yang ditayangkan ulang di YouTube Official iNews pada Selasa, 22 Juli 2025, secara terang-terangan mengatakan bahwa persoalan utama dari kasus ini bukan hanya soal pelanggaran hukum semata.

Lebih dari itu, menurut Feri, Tom Lembong dianggap "salah memilih keberpihakan politik."

"Memang ada problematika hukum, bahwa Pak Tom Lembong salah, salah memilih keberpihakan, coba berpihak sama kekuasaan mungkin beda," ujar Feri.

Baca Juga: Tak Hanya Indonesia, Filipina Juga Deal 19 Persen Tarif Dagang dengan AS

Ia melanjutkan bahwa vonis yang menjerat Tom Lembong tidak semata-mata karena persoalan hukum, melainkan juga terkait dengan posisi politik yang diambil oleh eks Mendag tersebut.

Feri bahkan secara lugas menyatakan, kesalahan Tom Lembong lebih kepada keputusan politik yang membuatnya tidak mendapat perlindungan dari pihak berkuasa.

"Jadi Pak Tom Lembong tetap salah, salah soal keberpihakan, coba dekatilah yang lebih dekat supaya aman-aman supaya tidak disentuh," tambahnya.

Baca Juga: Prof Zudan: BKN Harus Menjadi 'Bapaknya Para ASN' dengan Mempermudah Kebutuhan Pegawai

Untuk memperkuat argumennya, Feri Amsari membandingkan kasus Tom Lembong dengan lambatnya proses hukum terhadap kasus yang disebut-sebut melibatkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas.

Feri mempertanyakan mengapa kasus yang diduga melibatkan Zulhas belum juga ditangani serius oleh jaksa.