Sulawesinetwork - Nama-nama program instansi pemerintah yang dianggap nyeleneh menjadi viral di media sosial.
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Edi Santoso, mengingatkan pemerintah untuk lebih bijak dalam membuat singkatan nama program.
"Jangan sampai karena ingin mudah diingat, singkatan nama program pemerintah dibuat asal-asalan atau nyeleneh sehingga menimbulkan konotasi negatif, bahkan menjurus ke pornografi atau seksualitas," ujar Edi pada Rabu, 10 Juli 2024.
Baca Juga: Tragedi Viral! Istri Sah dan Bayi yang Dikandung Meninggal Dunia Karena Diduga Suami Selingkuh
Edi mencontohkan, program dari Pemkab Cirebon bernama "Sipepek", akronim dari Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
Dalam bahasa Jawa di Cirebon, kata "pepek" berarti "lengkap", namun dalam bahasa Indonesia, "pepek" adalah istilah untuk kemaluan perempuan.
Menurut Edi, pemerintah daerah harus lebih bijak dalam menilai apakah singkatan program yang dibuat pantas atau tidak.
Baca Juga: Bawa Sajam Jenis Busur, Polisi Amankan Pemuda di Bulukumba
Pemerintah pusat melalui KemenpanRB sebenarnya telah mengeluarkan aturan terkait singkatan nama program.
"Meskipun sebenarnya hal itu tidak diperlukan karena pemerintah daerah bisa menggunakan rasa dalam membuat singkatan," ujarnya.
Nama program yang sudah terlanjur dibuat nyeleneh masih bisa diperbaiki dan diganti. Pemerintah daerah tidak boleh malu memperbaikinya dengan mencari singkatan yang lebih wajar sebelum diluncurkan ulang.
Baca Juga: Dorong Produktifitas Masyarakat, 48 Orang di Bulukumba Dilatih Jadi Operator Alat Berat
"Jadi, kalau mau membuat singkatan, apalagi untuk program pemerintah, sebaiknya yang wajar-wajar saja, jangan sekadar disingkat agar mudah diingat," tegasnya.
Selain Sipepek, terdapat beberapa singkatan program pemerintah daerah yang juga dianggap nyeleneh diantaranya:
