Proses ini diharapkan dapat membawa kejelasan dan kepastian bagi tenaga honorer dalam perjalanan menuju pengakuan status resmi dan kesejahteraan yang lebih baik dalam sistem kepegawaian negara.
Baca Juga: Ngak Kebagian! PNS Golongan ini Tak Dapat Tunjangan Makan Bulan Juli 2024, Cek Apakah Anda Termasuk?
Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini sedang melakukan verifikasi data tenaga honorer yang terdapat dalam database.
Verval dilakukan dengan menggunakan 6 kriteria yang dibagi berdasarkan kelompok kerja (Pokja).
Proses ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kevalidan informasi mengenai tenaga honorer di berbagai instansi pemerintah maupun non-pemerintah di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Sri Mulyani Tetapkan Tunjangan Rp900 Ribu, Sayangnya Tidak untuk PNS Kategori Ini
Setiap kelompok kerja dalam verifikasi (Verval) BKN memiliki kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk memastikan data yang tercatat sesuai dengan kenyataan lapangan.
Hal ini mencakup validitas status kepegawaian, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja yang relevan, serta informasi lain yang diperlukan untuk menentukan kelayakan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dengan melakukan verval secara teliti dan sistematis, BKN berupaya untuk meningkatkan integritas dan akurasi data kepegawaian, sehingga proses integrasi tenaga honorer ke dalam struktur kepegawaian negara dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
Baca Juga: Kabar Gembira 1 Juli, Uang Makan PNS Bakal Cair Asalkan Penuhi Syarat ini
Berikut 6 kriteria berdasarkan kelompok kerja (Pokja):
1. Honorium
2. Surat Keputusan pengangkatan dan masa kerja
3. Usia
4. Jabatan