Amran lalu menyebut, dirinya juga berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Hasilnya, pemerintah memutuskan menutup keran impor tapioka selama produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan.
“Alhamdulillah, Pak Mendag luar biasa, menteri-menteri luar biasa. Malamnya mulai rakortas, maraton 24 jam, setelah itu langsung ditandatangani," terang Amran.
Baca Juga: Pemkab Barru Bersama JICA dan Bappelitbangda Sulsel Kolaborasi Tekan Kemiskinan dan Stunting
"Dengan ini, resmi tidak boleh lagi tepung tapioka dari luar masuk ke Indonesia tanpa ada rekomendasi dari hasil rakortas dan rekomendasi dari kementerian,” imbuhnya.
Akar Masalah dari Petani Lampung
Kebijakan ini bermula dari desakan petani singkong yang sudah lama terhimpit oleh banjir impor.
Sejak Januari 2025, harga singkong anjlok drastis, hanya Rp600-700 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi sebesar Rp740.
Baca Juga: Gubernur Sulsel Andi Sudirman Lepas Calon Praja IPDN Angkatan XXXVI
Pada 23 Januari 2025, diketahui ribuan petani dari tujuh kabupaten di Lampung menggelar aksi protes di pabrik tepung tapioka, menuntut harga sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) sebesar Rp1.400 per kilogram.
Laporan serupa kembali disampaikan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati dan anggota DPRD pada awal September 2025.
Deklarasi Larangan Terbatas
Baca Juga: Demo Kondusif, Wakil Ketua DPRD Bulukumba Syahruni Haris Apresiasi Petugas Pengamanan
Merespons kondisi itu, Amran sempat mengumumkan larangan terbatas (lartas) impor tepung tapioka.
“Atas arahan Bapak Presiden, kalau produksi dalam negeri cukup, impor ditiadakan,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, pada Jumat, 19 September 2025.